MANOKWARI – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera memerintahkan penghentian kekerasan bersenjata yang menurutnya terus menimbulkan korban jiwa dan korban luka di kalangan warga sipil di sekitar Blok Wabu, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Dalam keterangannya, Warinussy menyatakan bahwa pendekatan keamanan yang berlangsung di wilayah tersebut perlu segera dievaluasi demi mencegah bertambahnya korban dari masyarakat sipil.
Ia menilai penyelesaian persoalan Papua harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan dialog, bukan kekerasan.
Sebagai peraih John Humphrey Freedom Award 2005 di Montreal, Kanada, Warinussy mengaku prihatin terhadap situasi kemanusiaan di sekitar kawasan Blok Wabu yang menurutnya berkaitan dengan rencana pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.
“Saya mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar segera menghentikan kekerasan bersenjata yang terus menelan korban jiwa di kalangan warga sipil Papua di sekitar Blok Wabu. Negara harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia,” tegas Warinussy. Minggu, (5/7/2026).
Ia berpendapat bahwa penggunaan pendekatan bersenjata tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat adat Papua yang hidup di kawasan tersebut.
Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan maupun investasi harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat setempat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Warinussy juga menyinggung pengalaman sejarah investasi pertambangan di Tembagapura, Timika, yang menurutnya menjadi pelajaran penting agar masyarakat adat tidak kembali hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Ia menilai kesejahteraan masyarakat asli Papua harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.Selain itu, Warinussy mengutip kajian sejarawan Australia Greg Poulgrain dalam bukunya The Incubus of Intervention: Conflicting Indonesia Strategies of John F. Kennedy and Allen Dulles, yang membahas dinamika politik dan sejarah Papua.
Menurutnya, berbagai catatan sejarah tersebut perlu menjadi bahan refleksi dalam menyusun kebijakan negara di Papua.Ia mengaku prihatin atas berbagai laporan mengenai korban sipil yang disebut sebagai simpatisan kelompok bersenjata tanpa adanya proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Setiap dugaan keterlibatan warga sipil harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang adil. Tidak boleh ada stigma yang berujung pada hilangnya hak hidup dan hak memperoleh perlindungan hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Warinussy meminta pemerintah melakukan audit investigasi terhadap pola pengamanan di wilayah Blok Wabu.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh aparat menjalankan tugas sesuai prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia juga mendesak agar dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat diproses secara transparan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Negara perlu melakukan audit investigasi terhadap pola keamanan di Blok Wabu serta menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil Papua. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Warinussy meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI segera melakukan investigasi kemanusiaan terhadap berbagai peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal maupun luka-luka di kalangan warga sipil Papua dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bagian dari upaya pemulihan situasi kemanusiaan sekaligus memastikan setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua ditangani secara independen, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.
