WAROPEN, PAPUA — Maraknya dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Waropen, Papua, mulai menjadi sorotan. Aktivitas tersebut disebut menggunakan alat berat jenis excavator dan diduga berlangsung di kawasan hutan.
Informasi yang diperoleh redaksi oleh sumber kredibel menyebutkan, sejumlah pihak yang sebelumnya diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Topo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kini diduga mengalihkan aktivitasnya ke wilayah Waropen setelah adanya penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Lebih serius lagi, muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum purnawirawan jenderal TNI dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Waropen. Informasi tersebut masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Papua, Hardin Otong, mendesak pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Hardin meminta Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Satgas PKH untuk segera turun langsung ke wilayah Waropen guna memastikan aktivitas pertambangan tersebut tidak merusak kawasan hutan dan merugikan negara.
“Bapak Presiden segera memerintahkan Satgas PKH untuk turun langsung di wilayah Waropen. Jangan biarkan para mafia mengeruk hasil bumi di tanah Papua, apalagi jika benar terdapat dugaan keterlibatan oknum purnawirawan TNI,” tegas Hardin. Sabtu, (22/8/2026).
Menurut Hardin, penertiban tambang emas ilegal di Topo, Kabupaten Nabire, semestinya tidak berhenti pada satu wilayah. Ia menduga adanya perpindahan aktivitas para pelaku setelah dilakukan penertiban oleh Satgas PKH.
“Setelah Satgas PKH berhasil menertibkan tambang emas ilegal di Topo Kabupaten Nabire, kini muncul informasi bahwa aktivitas tersebut berpindah ke Waropen. Ini harus segera ditelusuri,” ujarnya.
Ia juga mendesak Kapolda Papua Tengah dan Kapolda Papua mengambil langkah tegas dengan memerintahkan jajaran masing-masing untuk melakukan penyelidikan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran hukum.
“Kapolda Papua Tengah dan Kapolda Papua harus segera turun tangan. Perintahkan seluruh jajaran untuk menindak tegas para mafia tambang emas ilegal ini. Jika terbukti melakukan tindak pidana, harus diproses hukum dan diberikan efek jera,” katanya.
Selain dugaan penggunaan excavator, Hardin juga menyoroti informasi mengenai keberadaan sejumlah warga negara asing (WNA) asal China yang disebut bekerja di kawasan hutan untuk mencari emas.
“Saya mendapatkan informasi masih banyak WNA asal China yang bekerja di hutan untuk mencari emas. Saya meminta pihak Imigrasi juga turun langsung ke lapangan dan berkolaborasi dengan Satgas PKH serta aparat penegak hukum untuk memastikan legalitas keberadaan dan aktivitas mereka,” pungkasnya.
