PEGUNUNGAN BINTANG — Ketua LSM BPI KPNPA RI Wilayah Papua, Hardin Otong, menyoroti dugaan praktik nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
Hardin menilai dugaan tersebut terlihat dari pengelolaan sejumlah proyek daerah yang disebut melibatkan keluarga dekat Bupati Pegunungan Bintang.
Menurutnya, kondisi itu memunculkan indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Ia mengatakan proyek yang bersumber dari APBD seharusnya diberikan secara profesional dan terbuka, bukan justru diduga diarahkan kepada keluarga atau kerabat dekat pejabat daerah.
“Karena merasa keluarga sehingga proyek APBD diberikan kepada keluarga terdekat. Ini jelas harus menjadi perhatian,” ujar Hardin. Kamis, (07/05/2026).
Selain proyek daerah, Hardin juga menyoroti posisi adik Bupati yang menjabat sebagai kepala dinas selama dua tahun anggaran berturut-turut.
Ia menduga jabatan tersebut sarat kepentingan keluarga dan tidak mencerminkan profesionalisme birokrasi.
Menurutnya, kondisi itu memunculkan dugaan adanya titipan jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang.
Ia menilai praktik semacam itu berpotensi merusak tata kelola pemerintahan yang bersih.
Hardin menegaskan pejabat publik harus menghindari konflik kepentingan, termasuk dalam penempatan jabatan maupun pengelolaan proyek pemerintah.
Ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang dikelola di Kabupaten Pegunungan Bintang.
“BPK RI harus segera turun melakukan pemeriksaan karena dugaan praktik KKN di Pegunungan Bintang sudah menjadi sorotan publik,” tegasnya.
Hardin berharap aparat penegak hukum dan lembaga pengawas ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat.
Dikutip dari Media Nadipapua.com Yohanes Sitokdana, melayangkan kritik terbuka terhadap kinerja Bupati Pegunungan Bintang yang dinilai sarat dugaan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) serta adanya indikasi intimidasi terhadap bawahan.
“ Kami sudah turun di beberapa distrik yang membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah. Namun, karena salah kebijakan, anggaran Pegunungan Bintang ini dijadikan anggaran pribadi akibatnya uang tidak beredar,” ungkap politisi Partai Demokrat. (*).
