Manokwari – Penatua Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua sekaligus Sekretaris Urusan Pelayanan Pembinaan Jemaat (UP2J), Yan Christian Warinussy, SH, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan adanya konspirasi yang melibatkan sejumlah oknum pejabat Klasis GKI Manokwari terkait rencana kepindahan pendeta dari Jemaat GKI Sion Sanggeng Manokwari.
Pernyataan tersebut disampaikan Warinussy menyusul rapat Majelis Jemaat GKI Sion Sanggeng Manokwari yang digelar pada Sabtu (18/7/2026).
Menurut Warinussy, Majelis Jemaat memperoleh informasi mengenai rencana kepindahan Ketua Jemaat GKI Sion Sanggeng Manokwari, Pdt. B.J. Komegi, S.Th., bersama Pdt. Syane Korwa, S.Th., ke salah satu jemaat di Klasis GKI Bintuni.Ia menduga rencana tersebut berkaitan dengan dinamika menjelang Sidang Klasis GKI Manokwari Tahun 2027 yang akan berlangsung di Jemaat GKI Ahmeta.
“Dugaan yang berkembang, ada kelompok tertentu yang khawatir kehadiran Pdt. B.J. Komegi akan menjadi penghalang bagi calon-calon pendeta yang memiliki ambisi menduduki jabatan pimpinan Klasis GKI Manokwari pada sidang mendatang,” ujar Warinussy.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, maka tindakan tersebut tidak hanya mencederai etika pelayanan gereja, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan Tata Gereja GKI di Tanah Papua serta berbagai peraturan gerejawi yang berlaku.
“Sangat disayangkan apabila pelayanan gereja dicampuradukkan dengan kepentingan politik kekuasaan. Gereja adalah milik Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, sehingga setiap proses pelayanan harus dilaksanakan sesuai tata gereja dan nilai-nilai iman,” tegasnya.
Sebagai Penatua GKI di Tanah Papua, Warinussy mengajak seluruh presbiter, baik Penatua maupun Syamas, di 53 jemaat dalam lingkungan Klasis GKI Manokwari untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kepemimpinan secara bertanggung jawab.
Ia menyerukan agar seluruh pemimpin jemaat berani melakukan koreksi terhadap setiap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan Tata Gereja maupun prinsip-prinsip pelayanan.
“Kita harus sadar dan bangkit bersama melakukan koreksi terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Tata Gereja. Kepemimpinan gereja harus dibangun atas dasar panggilan pelayanan, bukan kepentingan kelompok ataupun ambisi jabatan,” katanya.
Warinussy juga menyerukan agar praktik yang disebutnya sebagai “politik kotor” menjelang Sidang Klasis maupun Sidang Sinode GKI di Tanah Papua dihentikan melalui mekanisme gerejawi dan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan organisasi gereja. (*)
