SORONG — Penyelenggaraan Papeda Summit di Kota Sorong, Papua Barat Daya, mendapat penolakan dari Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme. Massa menggelar aksi spontan pada Rabu (2/9/2026) dan mendesak agar kegiatan tersebut dibubarkan.
Aksi berlangsung di sekitar lokasi pelaksanaan forum dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menilai Papeda Summit yang melibatkan enam provinsi di Tanah Papua belum menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat adat, khususnya menyangkut hak atas tanah, hutan, serta dampak proyek pembangunan berskala besar.
Menurut massa, forum yang mengusung isu sosial, ekonomi dan lingkungan tersebut justru berpotensi menjadi ruang untuk membangun legitimasi terhadap berbagai kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam di Papua.
Orator aksi menilai kebijakan pembangunan yang dirancang pemerintah pusat selama ini belum sepenuhnya menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama.
“Masyarakat adat Papua hanya dijadikan objek pembangunan dan kesejahteraan, bukan subjek utama. Pembangunan yang dipaksakan dari Jakarta ini justru membuka pintu bagi kepentingan kapitalisme dan oligarki,” tegas orator.
Massa juga menyoroti dampak berbagai proyek pembangunan skala besar di sejumlah wilayah Papua, termasuk Merauke, Sorong dan Paniai.
Mereka menegaskan, penyelesaian persoalan Papua tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan maupun program ekonomi semata. Menurut mereka, diperlukan dialog politik yang bermartabat dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang terdampak langsung.
LBH Papua Soroti Pemerintah dan MRP
Kritik serupa disampaikan LBH Papua Pos Sorong. Staf Advokasi LBH Papua Pos Sorong, Ambrosius Klagilit, menilai forum tersebut belum mencerminkan penyelesaian terhadap berbagai persoalan konkret yang dihadapi masyarakat adat.
Ia bahkan mempertanyakan keterlibatan sejumlah NGO dalam forum yang mempertemukan pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan usaha.
“NGO yang hari ini ikut bergabung di dalam kegiatan ini, kamu selama ini pernah datang cari data di masyarakat adat. Lalu hari ini kamu terlibat dengan pelaku-pelaku perampasan tanah adat di sini untuk duduk berunding bersama?” ujarnya dalam orasi.
Ambrosius juga mengkritik pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yang dinilai belum serius menyelesaikan persoalan konflik kemanusiaan dan tanah adat di lapangan.
Kasus Maybrat menjadi salah satu persoalan yang disorot.
Menurutnya, persoalan penembakan dan pengungsian masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah sebelum membicarakan agenda pembangunan lainnya.
“Pemerintah ini tidak beres. Tidak menyelesaikan proses penempatan yang terjadi di Maybrat sana, malah fokus lagi duduk membahas hal-hal yang tidak penting di sini, yang tidak sama sekali menyentuh akar persoalan masyarakat adat,” katanya.
LBH Papua Pos Sorong juga mempersoalkan penggunaan istilah lokal Papua dalam kegiatan tersebut. Menurut mereka, penggunaan nama “Papeda” tidak boleh berhenti sebagai simbol atau pencitraan, tetapi harus tercermin dalam substansi kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat adat.
MRP Papua Barat Daya Ikut Dipertanyakan
Selain pemerintah dan NGO, keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya dalam forum tersebut juga menjadi sasaran kritik.
LBH Papua Pos Sorong mempertanyakan fungsi MRP sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.
“MRP Papua Barat Daya ini kacau. Lembaga yang dibentuk oleh UU Otsus untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, tapi hadir duduk berunding dengan orang-orang yang merampas tanah adat,” kata aktivis tersebut.
LBH Papua menegaskan akan terus melakukan pengawasan kritis serta mengonsolidasikan masyarakat adat dalam menghadapi kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat.
Massa Desak Kegiatan Dibubarkan
Sementara itu, salah satu perwakilan massa, Yosepus, dalam orasinya menyampaikan protes keras terhadap pihak-pihak yang dinilai berkepentingan atas tanah dan hutan masyarakat adat.
Massa menuntut agar kegiatan yang berlangsung di dalam gedung dan melibatkan para pemegang izin usaha pengolahan maupun eksploitasi segera dihentikan.
“Kalian yang di dalam ini punya tanah dan hutan yang dieksploitasi oleh para perampok. Kami pertegas, tuntutan kami hanya satu: bubarkan kegiatan ini!” tegas Yosepus.
Massa juga menyampaikan ancaman untuk memblokade akses keluar-masuk gedung apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Dalam orasinya, massa mengajak masyarakat untuk memperkuat aksi dan melakukan penutupan akses. Meski demikian, aksi tersebut tetap diklaim sebagai bagian dari penyampaian pendapat di muka umum.
Massa juga meminta aparat keamanan tidak bertindak represif dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal aksi.
Panitia: Papeda Summit untuk Rumuskan Rekomendasi Kebijakan
Di tengah penolakan tersebut, Ketua Panitia Papeda Summit yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, memberikan penjelasan mengenai tujuan penyelenggaraan forum.
Julian mengatakan Papeda Summit dirancang sebagai ruang strategis untuk mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kondisi riil masyarakat adat, sekaligus menghadirkan pandangan akademisi dan para pakar.
Menurutnya, forum tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan di Tanah Papua.
“Kegiatan ini ingin mempertemukan kebijakan dan aturan dengan kondisi riil di masyarakat adat. Kita mengumpulkan akademisi, para pakar sesuai kompetensinya, serta masyarakat adat dari enam provinsi untuk mendiskusikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan hingga menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan,” ujar Julian.
Ia menyebut sejumlah isu yang dibahas antara lain karbon hijau, karbon biru, serta persoalan penetapan dan pengurusan status hutan adat yang selama ini dinilai menghadapi berbagai kendala.
Julian juga menyayangkan ketidakhadiran perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pembukaan acara. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen panitia untuk tetap melanjutkan pembahasan.
Hasil forum, kata Julian, nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun pusat, termasuk DPD, DPR RI dan MRP.
Ia juga berkomitmen membuka draf rekomendasi tersebut kepada kelompok pemuda dan mahasiswa agar dapat dipelajari serta dikawal bersama.
Massa Persoalkan Keterbukaan Forum
Di sisi lain, Koordinator LBH Papua Pos Sorong, Alfo Riani Maman alias Alfo, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk respons terhadap situasi yang berkembang sekaligus bagian dari upaya memperjuangkan hak masyarakat adat.
Menurut Alfo, pihaknya menilai forum tersebut terkesan tertutup dan akses informasi mengenai kegiatan masih terbatas.
“Kami datang dengan tujuan merespons situasi. Forum ini terkesan tertutup dan informasi yang ada sangat terbatas. Kami tidak diabaikan sebagai representasi dari subjek utama, yaitu rakyat Papua dan masyarakat adat yang dibahas di dalamnya,” ujarnya.
Ia juga mempersoalkan biaya pendaftaran forum yang dinilai cukup tinggi. Menurutnya, pembicaraan mengenai masa depan masyarakat Papua semestinya dapat diakses secara lebih terbuka dan transparan.
Alfo berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, bersama pihak terkait untuk menyampaikan keresahan masyarakat.
Meski diwarnai ketegangan dan perbedaan pandangan, aksi tersebut tetap menjadi bagian dari dinamika publik di Sorong terkait arah pembangunan, perlindungan masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam, serta kebijakan pembangunan di Tanah Papua.
