SORONG, PAPUA BARAT DAYA — Penyelenggaraan Papeda Summit di Sorong, Papua Barat Daya, mendapat penolakan dari massa yang tergabung dalam Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme.
Massa menggelar aksi demonstrasi dengan tuntutan utama agar agenda Papeda Summit yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 4 September 2026 dihentikan dan dibubarkan.
Dalam aksi tersebut, massa tidak hanya menyoroti agenda kegiatan, tetapi juga mempertanyakan keterlibatan sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), lembaga lokal maupun internasional, serta pemerintah daerah dari enam provinsi di Tanah Papua.
Koordinator aksi, Apei Tarami, menilai sejumlah program pembangunan yang dibawa dalam agenda tersebut berpotensi menjadi legitimasi terhadap proyek-proyek pemerintah yang justru berdampak terhadap ruang hidup masyarakat adat.
Menurut dia, proyek seperti program cetak sawah, pengembangan kawasan pangan dan ekspansi perkebunan menjadi persoalan serius apabila pelaksanaannya tidak disertai perlindungan dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
“Kita bisa lihat, keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga ini justru melegitimasi proyek strategis nasional yang merampas tanah adat,” ujar Apei dalam aksi tersebut.
Massa juga menyoroti praktik pemetaan wilayah adat yang dilakukan sejumlah lembaga di wilayah Kabupaten Sorong.
Mereka mempertanyakan pemanfaatan hasil pemetaan tersebut, terutama ketika wilayah yang telah dipetakan kemudian bersinggungan dengan kepentingan investasi dan korporasi.
Salah satu kasus yang diangkat massa adalah dugaan penguasaan lahan sekitar 118 hektare oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah yang sebelumnya disebut telah masuk dalam proses pemetaan.
Massa mempertanyakan sejauh mana masyarakat adat memiliki akses terhadap data dan hasil pemetaan wilayah mereka sendiri serta bagaimana data tersebut digunakan setelah proses pemetaan selesai.
Dalam aksi itu, massa turut membeberkan sejumlah nama lembaga yang disebut tercantum atau dikaitkan dengan agenda Papeda Summit.Di antaranya EcoNusa, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Foker LSM Papua, Bentang Alam Papua Foundation, Yayasan Mata Air Papua, WRI Indonesia, The Asia Foundation, Landesa Indonesia, Conservation International, WWF Indonesia, KIPRA, Jerat Papua, Huma, serta sejumlah organisasi dan yayasan lainnya.
Massa juga menyoroti keterlibatan lembaga maupun mitra internasional, di antaranya GIZ, Norway dan pihak yang disebut sebagai NSHP (Accelerator Partnership).
Selain itu, pemerintah dari enam provinsi di Tanah Papua juga menjadi sorotan massa, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.Namun, tudingan mengenai keterlibatan maupun peran masing-masing lembaga tersebut merupakan klaim dan pertanyaan yang disampaikan massa aksi.
Perlu ada klarifikasi dari masing-masing lembaga terkait posisi, bentuk keterlibatan, serta persetujuan penggunaan nama maupun logo mereka dalam kegiatan tersebut.
Massa juga mengungkap dugaan penggunaan atau pencantuman logo sejumlah organisasi tanpa persetujuan.Salah satu yang disebut dalam aksi adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Massa mempertanyakan apakah seluruh organisasi yang logonya tercantum dalam materi kegiatan benar-benar memberikan persetujuan atau terlibat langsung dalam Papeda Summit.
Persoalan tersebut dinilai penting karena pencantuman logo organisasi dapat menimbulkan persepsi bahwa organisasi tersebut mendukung seluruh agenda kegiatan.
“Datang Ambil Data, Lalu Pergi”Kritik paling keras massa diarahkan terhadap pola kerja sejumlah NGO yang menurut mereka lebih banyak melakukan pengumpulan data masyarakat dibandingkan menyelesaikan konflik konkret yang dihadapi warga.“Mereka datang mengambil data, foto dan video, lalu pergi. Namun persoalan konflik tanah masyarakat di bawah tidak pernah selesai,” kata massa aksi.
Menurut mereka, masyarakat adat tidak boleh ditempatkan hanya sebagai objek penelitian, pemetaan maupun program donor. Sebaliknya, masyarakat harus menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan dan program yang menyangkut tanah, hutan serta sumber daya alam di Papua.
Atas berbagai persoalan tersebut, Front Rakyat Domberai mendesak agar pelaksanaan Papeda Summit dihentikan.
Mereka juga menyerukan kepada masyarakat dan media untuk mengawasi secara kritis aktivitas pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang menjalankan program di Tanah Papua, terutama yang berkaitan dengan masyarakat adat, pemetaan wilayah, investasi, pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
Bagi massa, pembangunan di Papua tidak cukup hanya berbicara mengenai investasi dan program pemerintah. Hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidup harus menjadi pertimbangan utama.Aksi tersebut sekaligus menjadi bentuk penolakan terhadap kebijakan pembangunan yang menurut mereka berpotensi mengabaikan suara masyarakat adat.
Penulis: Eskop Wisabla
