MANOKWARI – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, kembali menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membuka lahan dalam skala besar di Tanah Papua.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan proyek tersebut karena dinilai mengancam kelestarian hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat.
Menurut Warinussy, pelaksanaan PSN yang mengandalkan pembukaan lahan melalui penebangan hutan bertentangan dengan semangat Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang akan diperingati pada 5 Juni mendatang.
Ia menilai pemerintah seharusnya berfokus pada upaya mengatasi krisis lingkungan, perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
“Keinginan negara untuk mengatasi krisis lingkungan tidak sejalan dengan praktik pembukaan lahan yang mengakibatkan kerusakan hutan tropis di Papua,” tegas Warinussy dalam keterangannya. Selasa, (02/06/2026).
Ia juga menyoroti aktivitas pembukaan lahan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang menurutnya melibatkan pengamanan dari personel TNI.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu dianalisis dan diselidiki lebih lanjut dalam perspektif penegakan hukum lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia.
LP3BH Manokwari secara tegas meminta Presiden Prabowo menghentikan seluruh kegiatan PSN yang berpotensi merugikan masyarakat adat Papua.
Warinussy menilai proses penguasaan tanah dan hutan adat di wilayah Anim Ha, Merauke, belum memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Ia mengungkapkan, puluhan hingga ratusan unit alat berat jenis excavator telah masuk ke kawasan hutan untuk melakukan pembukaan lahan dan penebangan pohon. Namun, menurutnya, masyarakat adat setempat belum mendapatkan penghormatan maupun kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pandangan mereka terkait proyek tersebut.
“Perlindungan terhadap masyarakat adat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Tanah Papua,” ujar Warinussy.
LP3BH berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi pelaksanaan PSN di Papua Selatan secara menyeluruh guna memastikan pembangunan tidak mengorbankan hak masyarakat adat maupun keberlanjutan lingkungan hidup di kawasan tersebut.
