MANOKWARI — Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sekaligus Advokat, Yan Christian Warinussy, menyampaikan pandangannya dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 yang jatuh pada Senin (1/6/2026).
Ia meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera meninjau kembali kebijakan operasi militer dan keamanan yang berlangsung di Tanah Papua selama lebih dari lima dekade.
Yan Warinussy menilai pendekatan keamanan yang selama ini dijalankan negara belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, maupun politik masyarakat Papua.
“Berbagai operasi tersebut justru kerap memunculkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius,” ujarnya.
Ia menyatakan bahwa sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan pelanggaran HAM sering kali tidak memperoleh penanganan yang maksimal karena aparat atau negara mengaitkan korban dengan kelompok bersenjata atau simpatisan kelompok tertentu.
“Kondisi tersebut, berpotensi menghambat proses investigasi hukum yang independen dan transparan. Kondisi warga sipil yang mengungsi di sejumlah wilayah seperti Nduga, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, Maybrat, dan Tambrauw.,” katanya.
Ia menilai para pengungsi masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan ekonomi yang layak.Selain itu, ia mengkritik proses hukum yang menjerat sebagian warga sipil setelah mereka kembali dan menyerahkan diri kepada negara.
Menurutnya, beberapa perkara berjalan dengan standar pembuktian yang masih menjadi perdebatan di kalangan pegiat HAM dan praktisi hukum.
“Sebagai advokat dan pembela hak asasi manusia, saya mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan operasi militer dan keamanan di Tanah Papua serta membuka ruang penyelesaian konflik melalui jalur damai,” pintanya.
Ia menilai peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi pendekatan negara dalam menyelesaikan persoalan Papua.
“Aspirasi mengenai Papua Merdeka perlu direspons melalui dialog dan perundingan yang setara antara pemerintah dan para pemangku kepentingan di Papua,” ungkapnya.
Ia berpandangan bahwa pendekatan dialogis lebih sejalan dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.
“Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Karena itu, negara perlu mengedepankan penyelesaian konflik politik secara damai, bermartabat, dan berkeadilan,” tegas Yan.
Ia berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan seluruh elemen masyarakat Papua guna mencari solusi yang mampu menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Bumi Cenderawasih. (*)
