SORONG — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Sorong Raya di tengah kemarau panjang yang telah berlangsung hampir empat bulan.
Evaluasi penanganan Karhutla tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Utama Lantai III Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Jumat (25/9/2026).
Rapat dipimpin Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, didampingi Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya Ortis Fernando Sagrim dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya Viktor Fransiskus Solossa.
Pertemuan itu melibatkan BPBD, BMKG, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah lima kabupaten dan satu kota, OPD provinsi maupun kabupaten/kota, instansi vertikal, serta unsur TNI dan Polri.
Elisa Kambu mengatakan kemarau panjang telah memicu munculnya titik-titik kebakaran di sejumlah kawasan Sorong Raya. Intensitas kebakaran paling tinggi, menurut dia, terpantau di Kabupaten Sorong Selatan, Tambrauw dan Raja Ampat, disusul sejumlah titik di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.
“Hampir empat bulan wilayah kita tidak turun hujan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di berbagai kawasan, dengan intensitas paling tinggi terpantau di Sorong Selatan, Tambrauw, dan Raja Ampat, serta beberapa titik di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong,” ujar Elisa.
Selain kebakaran, kemarau panjang mulai berdampak terhadap kualitas udara dan ketersediaan air bersih. Kabut asap yang muncul di sejumlah wilayah juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama risiko infeksi saluran pernapasan (ISPA) dan iritasi mata.
Kondisi kekeringan bahkan mulai memengaruhi ketersediaan air bersih, terutama di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
Elisa mengakui penanganan Karhutla masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, hingga sulitnya menjangkau titik api yang berada di kawasan terpencil.
“Kita harus jujur mengakui bahwa penanganan kita belum sepenuhnya fokus karena berbagai keterbatasan, mulai dari minimnya sarana prasarana, anggaran, hingga sulitnya menjangkau titik-titik api yang berada di area terpencil,” tegasnya.
Untuk menghadapi ancaman krisis air bersih, Pemprov PBD akan melakukan inventarisasi dan pemetaan armada kendaraan atau mobil tangki milik pemerintah maupun pihak terkait. Armada tersebut nantinya diarahkan untuk mendistribusikan air bersih secara berkala ke permukiman warga yang terdampak kekeringan.
Pemprov PBD juga meminta BMKG menyediakan data hotspot dan prakiraan cuaca terkini. Data tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas Kehutanan, BPBD, TNI dan Polri dalam menentukan langkah penanganan di lapangan.
Kabupaten Sorong
Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Daya, Dr. George Yarangga, melaporkan sedikitnya 40 kejadian Karhutla terjadi di Kabupaten Sorong dengan total luas lahan terdampak sekitar 60 hektare.
Kebakaran di wilayah tersebut banyak terjadi pada kawasan gambut yang memiliki karakteristik ground fire, yakni api yang membakar di bawah permukaan tanah dan berpotensi kembali menyala sewaktu-waktu.
Kondisi tersebut mengancam permukiman, lahan pertanian, perkebunan, kawasan hutan hingga fasilitas umum.
Petugas juga menghadapi medan yang sulit karena sebagian titik kebakaran berada jauh dari jalan utama. Keterbatasan pasokan air dan peralatan pemadaman semakin memperberat proses penanganan.
Meski demikian, BPBD Kabupaten Sorong bersama Polres, TNI/Polri dan masyarakat terus melakukan pemadaman, patroli serta pencegahan di wilayah rawan.
Penguatan personel, penyediaan pasokan air dan pengawasan titik-titik rawan menjadi kebutuhan mendesak.
Maybrat
Di Kabupaten Maybrat, Karhutla dan kekeringan telah menyebar di tujuh distrik dengan luas lahan terbakar sekitar 20 hektare.
Belum ada laporan korban jiwa. Namun, kebakaran telah berdampak terhadap kawasan hutan, permukiman dan lahan pertanian masyarakat.
Medan berat, akses jalan yang sulit, sumber air yang mengering serta tiupan angin kencang menjadi tantangan utama dalam pengendalian api.
Pemadaman dilakukan secara manual maupun melalui operasi gabungan yang melibatkan BPBD Maybrat, TNI/Polri, BPBD Sorong Selatan, Damkar dan masyarakat.
Koordinasi lintas wilayah dinilai penting karena dukungan daerah tetangga, seperti BPBD Sorong Selatan, membantu menutupi keterbatasan personel dan peralatan.
Sorong Selatan
Kabupaten Sorong Selatan disebut memiliki sistem penanganan yang relatif terstruktur. Pemerintah daerah setempat telah membentuk Satgas dan Tim Reaksi Cepat yang melibatkan BPBD, Basarnas, TNI/Polri, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta relawan.
Posko juga dioperasikan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi kebakaran yang meluas.
Cakupan wilayah terdampak di Sorong Selatan mencapai sembilan distrik. Sejumlah titik berada berdekatan dengan permukiman dan fasilitas vital, seperti rumah sakit, pasar, kampus, jaringan PLN dan kantor pemerintahan.
Kesiapan armada kendaraan, pompa air, tandon serta peralatan pendukung lainnya diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain dalam menghadapi Karhutla di tengah keterbatasan sumber daya.
Raja Ampat
Di Raja Ampat, penanganan Karhutla menghadapi tantangan geografis karena karakter wilayah kepulauan.
Berdasarkan laporan BPBD, Karhutla berlangsung sejak Juli hingga September 2026. Salah satu lokasi terdampak cukup luas berada di BPBPK Waisai dengan luas sekitar 25 hektare.
Kebakaran tidak hanya mengancam kawasan hutan dan permukiman di Distrik Waigeo Barat, tetapi juga memperburuk krisis air bersih akibat kemarau panjang.
Sebanyak 206 personel gabungan telah dikerahkan dengan dukungan drone thermal, kapal peralatan pemadaman dan mobil tangki.
Namun, mobilitas antarwilayah kepulauan, medan terjal, jauhnya sumber air, keterbatasan selang serta daya jangkau pompa masih menjadi kendala utama.
Karena itu, penanganan di Raja Ampat membutuhkan dukungan transportasi laut dan sistem distribusi air yang lebih memadai.
Tambrauw
Sementara di Kabupaten Tambrauw, pemerintah daerah diminta memperkuat sistem pendataan dan pelaporan kejadian Karhutla secara cepat dan akurat.
Berdasarkan pemantauan hotspot BMKG, tercatat 193 titik panas pada periode harian di awal Agustus 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya deteksi dini dan verifikasi langsung di lapangan, terutama karena wilayah Tambrauw didominasi hutan lebat, pegunungan terjal, akses terbatas dan minim sumber air.
Strategi penanganan diarahkan pada patroli terpadu, penguatan posko serta peningkatan kapasitas peralatan pemadaman.
Alur pelaporan dari tingkat kabupaten ke provinsi juga diminta berjalan secara real-time agar dukungan personel dan logistik dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Kota Sorong
Untuk Kota Sorong, fokus penanganan diarahkan pada perlindungan permukiman padat penduduk dan objek vital.
Aktivitas masyarakat dan pusat perekonomian yang tinggi membuat potensi kebakaran di sekitar fasilitas kesehatan, pendidikan, jaringan listrik dan pusat pemerintahan membutuhkan respons cepat.
Koordinasi antara Pemerintah Kota Sorong, Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi dan aparat keamanan terus diperkuat untuk mempercepat penanganan setiap kejadian kebakaran.
Pemprov Papua Barat Daya menegaskan komitmen memperkuat kolaborasi lintas daerah, meningkatkan sarana dan prasarana, serta memastikan kesiapsiagaan personel untuk menghadapi ancaman Karhutla dan kekeringan di Sorong Raya.
Penulis: Eskop Wisabla
