SORONG, PAPUABICARA.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat memantapkan penyelesaian tahapan Sensus Ekonomi 2026 melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kegiatan Statistik dan Persiapan Sensus Ekonomi 2026 tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kegiatan tersebut berlangsung di Vega Hotel, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (30/10/2026), dengan melibatkan seluruh Kepala BPS kabupaten/kota, para penanggung jawab kegiatan, serta insan statistik dari masing-masing satuan kerja di kedua provinsi.
Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ir. Merry, menjelaskan bahwa rakor tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang telah berjalan sejak Juni hingga memasuki tahap akhir pendataan.
Menurut Merry, BPS Papua Barat yang masih membawahi wilayah Provinsi Papua Barat Daya perlu memastikan seluruh jajaran di 13 kabupaten/kota memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan statistik.
“Tujuan dari rapat koordinasi ini tentu untuk menyamakan persepsi terkait hasil pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi yang sudah berjalan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Seluruh tahapan mulai dari persiapan, pendataan, hingga proses cleaning data kita harapkan selesai hari ini,” ujar Merry saat diwawancarai wartawan Papua Bicara di sela-sela kegiatan.
Ia menegaskan, BPS menargetkan seluruh proses pendataan lapangan hingga pembersihan data atau cleaning data rampung pada Jumat malam. Dengan demikian, pihaknya tidak mengharapkan adanya perpanjangan waktu dalam penyelesaian tahapan tersebut.
Potret Ekonomi Digital dan Ekonomi Lingkungan
Merry menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang semakin luas dibandingkan pelaksanaan sensus ekonomi sepuluh tahun sebelumnya. Kali ini, BPS tidak hanya memotret struktur dan klasifikasi usaha, tetapi juga menangkap perkembangan ekonomi digital serta ekonomi lingkungan yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat.
Ia menilai perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk transaksi belanja daring dan berbagai kegiatan usaha berbasis digital, menjadi bagian penting yang harus tercatat dalam sensus kali ini.
“Sensus Ekonomi ini dilaksanakan 10 tahun sekali. Sepuluh tahun lalu belum ada pembahasan mengenai ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Nah, perilaku seperti belanja online dan aktivitas ekonomi digital lainnya inilah yang ingin kita potret dalam Sensus Ekonomi 2026,” jelasnya.
Merry juga meluruskan pemahaman masyarakat bahwa Sensus Ekonomi tidak sama dengan survei tingkat kemiskinan. Menurutnya, penghitungan indikator garis kemiskinan memiliki mekanisme dan skema survei tersendiri yang terpisah dari pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Progres Pendataan Memasuki Tahap Akhir
Dalam kesempatan tersebut, Merry turut membeberkan perkembangan capaian pendataan di kedua provinsi. Berdasarkan posisi yang disampaikan dalam rakor, Papua Barat berada pada urutan keempat, sedangkan Papua Barat Daya berada pada posisi ke-37.
Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi bersama untuk memastikan seluruh tahapan pendataan berjalan sesuai target dan memenuhi standar kualitas statistik yang ditetapkan BPS.
Melalui rakor ini, BPS Papua Barat mendorong seluruh kepala BPS kabupaten/kota beserta jajaran agar menuntaskan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam memastikan proses pemeriksaan dan pembersihan data berjalan secara cermat.
Merry berharap, kerja bersama seluruh insan statistik di Papua Barat dan Papua Barat Daya mampu menghasilkan data yang tidak sekadar memenuhi target pendataan, tetapi juga memiliki tingkat akurasi dan kepercayaan tinggi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
“Harapan kami dari rapat koordinasi ini adalah seluruh teman-teman berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan pendataan hingga cleaning data. Sehingga dapat menghasilkan data statistik yang akurat, terpercaya, akuntabel, dan berkualitas,” pungkas Merry.
Penyelesaian Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi salah satu pijakan penting bagi pemerintah dalam membaca kondisi riil dunia usaha, memetakan potensi ekonomi daerah, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Penulis: Eskop Wisabla Wartawan PapuaBicara.com
