JAYAPURA, PAPUA BICARA — Di balik setiap rupiah anggaran, ada harapan rakyat yang menunggu untuk diwujudkan. Di balik setiap program pembangunan, ada amanah yang harus dijaga. Berangkat dari semangat itulah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Provinsi Papua menemui Wakil Gubernur Papua, Dr. Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng., dalam agenda silaturahmi dan audiensi resmi di Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Jumat (23/10/2026).
Pertemuan yang dipimpin Ketua DPD LIN Papua, Melky Rumbrawer, SM, tersebut bukan sekadar kunjungan kelembagaan. Audiensi ini menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan dengan Pemerintah Provinsi Papua, terutama dalam mendorong transparansi anggaran menjelang penghujung Tahun Anggaran 2026.
Bagi LIN Papua, pengawasan bukanlah upaya mencari kesalahan, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan terbuka, tertib, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebab, pembangunan yang bermakna bukan hanya terlihat dalam angka laporan, tetapi juga terasa dalam kehidupan rakyat.
Dalam audiensi tersebut, DPD LIN Papua menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) serta tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada dinas-dinas terkait. Dua hal ini menjadi perhatian penting dalam upaya mendorong pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang disebut telah terdaftar secara resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, LIN menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis yang objektif. Bagi lembaga ini, kemitraan yang sehat bukan berarti selalu sejalan tanpa pertanyaan, melainkan berani menyampaikan masukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Sebagai lembaga investigasi negara di tingkat daerah yang legalitasnya telah tercatat resmi di Kesbangpol Papua, kami hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai mata dan telinga masyarakat demi memastikan roda pemerintahan berjalan bersih. Kami mengapresiasi keterbukaan Bapak Wakil Gubernur yang menerima kehadiran kami untuk bersama-sama mendorong tata kelola pemerintahan yang good governance,” ujar Melky Rumbrawer.
Pernyataan tersebut menegaskan pesan bahwa pengawasan dan pembangunan semestinya berjalan beriringan. Kritik yang disampaikan berdasarkan data dapat menjadi bahan evaluasi, sementara keterbukaan pemerintah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk ikut menjaga arah pembangunan agar tetap berada pada jalurnya.
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menyambut baik kehadiran dan peran aktif jajaran DPD LIN Papua. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua membuka ruang dialog dan membutuhkan masukan konstruktif dari organisasi kemasyarakatan yang memiliki legalitas serta mampu menyampaikan informasi berdasarkan kondisi lapangan.
“Pemerintah Provinsi Papua membuka pintu seluas-luasnya bagi ruang dialog dan kemitraan strategis seperti ini. Dengan status LIN Papua yang sudah terdaftar resmi di Kesbangpol, kami berharap kerja sama ini dapat memberikan masukan-masukan yang konstruktif dan berbasis data lapangan. Komunikasi yang sehat antara instansi pemerintah dan lembaga pengawas sangat krusial untuk memastikan percepatan pembangunan di Papua berjalan tepat sasaran,” ungkap Aryoko Rumaropen.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang sehat untuk mendukung visi Papua Cerah, yakni Cerdas, Sejahtera, dan Harmonis, yang diusung pemerintahan pasangan MARI-YO. Harapannya, pembangunan tidak hanya bergerak di atas dokumen perencanaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Papua.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh diskusi, kemudian ditutup dengan ramah tamah serta foto bersama. Wakil Gubernur Papua berdampingan dengan Ketua DPD LIN Papua dan jajaran pengurus, disaksikan dua pimpinan media yang turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari perhatian terhadap keterbukaan informasi publik.
Pertemuan itu menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi antara LIN Papua dan pemerintah daerah. Namun, makna sebuah audiensi tidak berhenti pada jabat tangan, pernyataan, atau dokumentasi bersama. Nilai sesungguhnya terletak pada tindak lanjut, konsistensi pengawasan, serta kesediaan semua pihak memastikan setiap masukan memperoleh perhatian yang semestinya.
Sebab, anggaran adalah amanah, transparansi adalah kewajiban, dan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan yang tidak boleh kehilangan arah. Di Tanah Papua, setiap rupiah yang dikelola dengan bertanggung jawab diharapkan menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih sejahtera, bukan sekadar angka yang tercatat dalam laporan. (*)
