SORONG — Gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali bergema di Papua Barat Daya. Puluhan mahasiswa dan aktivis dari berbagai organisasi sipil di Sorong Raya yang tergabung dalam Komite Pimpinan Kota Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPK FIMWP) Sorong Raya menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9/2026).
Massa membawa dua tuntutan utama, yakni penghentian program MBG serta realisasi pendidikan gratis mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIT. Massa melakukan long march dari dua titik kumpul, yakni Kampus UNAMIN Sorong dan kawasan depan Sorong City, sebelum memusatkan aksi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya sekitar pukul 12.00 WIT.
Namun, aksi tersebut berakhir dengan kekecewaan massa. Hingga bertahan sampai sore hari, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tidak menemui peserta aksi secara langsung.
Sejumlah pejabat daerah memang sempat menemui massa, di antaranya Asisten I Sekda, Sekda Provinsi Papua Barat Daya dan Kepala Kesbangpol. Namun, kehadiran mereka dinilai belum menjawab tuntutan utama mahasiswa yang ditujukan kepada pimpinan daerah.
“Tujuan kami bukan ke mereka bertiga, tetapi ke Gubernur dan Wakil Gubernur yang hari ini bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus Ketua Satgas MBG di Papua Barat Daya. Kami ingin mendengar langsung bagaimana sikap tegas pemerintah provinsi,” tegas Yosepus Nauw, penanggung jawab aksi.
Tolak MBG, Desak Pendidikan Gratis
Nauw mengatakan aksi tersebut merupakan kali kedua digelar setelah sebelumnya mahasiswa melakukan aksi serupa pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei lalu.
Karena belum mendapatkan respons konkret, massa kali ini memilih tidak membacakan seluruh poin tuntutan dan justru menyampaikan ultimatum kepada pemerintah provinsi.
Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons serius.
Bahkan, massa menyatakan siap membawa jenazah korban apabila di kemudian hari kembali terjadi insiden yang mereka kaitkan dengan pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.
Penolakan terhadap MBG semakin menguat setelah muncul dugaan gangguan kesehatan yang dialami siswa dan guru SMP Muhammadiyah Km 10 Sorong setelah mengonsumsi makanan program tersebut.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti kasus tersebut sekaligus mempertanyakan mekanisme pengawasan, pengelolaan serta dampak program MBG terhadap masyarakat lokal.
Nauw melontarkan kritik keras terhadap program tersebut.
“MBG ini kita biasa sebut makanan beracun gratis. Program ini tidak memberikan manfaat bagi penciptaan lapangan kerja masyarakat lokal. Bahkan hasil kebun dari mama-mama pedagang di pasar pun tidak terserap ke dapur MBG. Ini hanya memperkaya kelompok-kelompok tertentu saja,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan penilaian dari massa aksi terhadap pelaksanaan program MBG.
Anggaran MBG Diminta Dialihkan
Selain mempersoalkan MBG, mahasiswa juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang menurut mereka berdampak terhadap sektor pendidikan, tenaga honorer, TPP hingga dana Otonomi Khusus (Otsus).
KPK FIMWP Sorong Raya mendesak agar anggaran yang digunakan untuk operasional dapur MBG dialihkan untuk membiayai pendidikan masyarakat.
Berdasarkan kalkulasi organisasi mahasiswa tersebut, terdapat 38 titik dapur MBG di Papua Barat Daya. Dengan asumsi biaya setiap dapur mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan, mereka memperkirakan total kebutuhan anggaran dapat mencapai sekitar Rp38 miliar setiap bulan.
“Jika anggaran sebesar Rp38 miliar per bulan itu dialihkan ke sektor pendidikan, ada lebih dari 3.000 anak usia sekolah yang putus sekolah akibat kendala ekonomi di Tanah Papua yang bisa kembali menikmati bangku sekolah. Negara dan Pemprov harusnya hadir menyelesaikan masalah esensial ini, bukan justru memaksakan program yang merugikan rakyat,” tegasnya.
Angka Rp38 miliar tersebut merupakan kalkulasi dari organisasi mahasiswa dan bukan angka resmi alokasi anggaran pemerintah.
Putus Sekolah Jadi Sorotan
Persoalan putus sekolah menjadi bagian penting dari tuntutan mahasiswa. Mereka menilai hambatan ekonomi masih menjadi persoalan yang membuat sebagian anak Papua kesulitan melanjutkan pendidikan.
Kondisi tersebut, kata massa aksi, tidak hanya terjadi pada jenjang SMP dan SMA, tetapi juga menyentuh mahasiswa di perguruan tinggi.
“Anak-anak banyak yang putus sekolah—SMP, SMA, dan bahkan yang ada di perguruan tinggi—tidak bisa melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan lain-lain,” ujar Nauw.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata terhadap persoalan tersebut. Pendidikan, kata dia, tidak boleh terhenti hanya karena keluarga tidak mampu membiayai sekolah.
“Saya pikir negara, bahkan pemerintah, hadir untuk mengatasi itu,” tegasnya.
KPK FIMWP Sorong Raya menegaskan akan terus mengawal tuntutan pendidikan gratis dan penolakan terhadap MBG. Massa juga mengingatkan Pemprov Papua Barat Daya agar tidak mengabaikan tuntutan mereka.
Jika tidak ada respons konkret, mahasiswa menyatakan siap kembali menggelar aksi dengan kekuatan massa yang lebih besar.
Penulis: Eskop Wisabla
