JAYAPURA – Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD) Yan Christian Warinussy SH mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat di Kampung Halaman, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Desakan tersebut disampaikan menyusul laporan mengenai peristiwa yang terjadi pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 06.00 WIT.
Menurut Warinussy insiden tersebut diduga mengakibatkan seorang warga sipil bernama Makelon Maju mengalami luka berat.
Dalam pernyataannya, Advokat dan Pembela HAM Yan Christian Warinussy menyebut terdapat dugaan kuat telah terjadi tindakan yang mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), berupa serangan terhadap warga sipil di wilayah tersebut.
Ia juga menyampaikan dugaan bahwa ledakan yang terjadi berasal dari bom yang dijatuhkan oleh pesawat milik TNI Angkatan Udara. Namun, hingga berita ini ditulis belum terdapat keterangan resmi dari pihak TNI maupun otoritas terkait mengenai dugaan tersebut.
“Atas nama hukum dan hak asasi manusia, saya mendesak agar dilakukan investigasi yang independen, menyeluruh dan transparan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya,” ujarnya.
Selain itu, ia mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menghentikan penggunaan kekerasan negara terhadap warga sipil di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Menurutnya, perlindungan terhadap warga sipil serta penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan keamanan yang diterapkan di Papua.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah maupun aparat keamanan terkait peristiwa tersebut. Karena itu, berbagai pihak diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan memastikan proses pengungkapan fakta dilakukan secara objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini dinilai penting untuk ditangani secara transparan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.
