MANOKWARI — Rencana pembangunan terminal baru Bandara Rendani Manokwari masih menunggu kepastian lahan. Meski Kementerian Perhubungan disebut telah memiliki dasar kuat untuk melanjutkan pengembangan, persoalan lahan warga menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Kepala Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara (BLU UPBU) Kelas II Rendani Manokwari, Herman Sujito, S.SiT., M.M., mengatakan kesiapan lahan menjadi faktor utama yang menentukan kelanjutan pembangunan terminal baru.
“Diatas lahan yang akan dibangun terminal bandara, sudah ada warga yang tinggal disitu, ada beberapa rumah pribadi maupun rumah dinas pemerintah, gereja, dan – lain lain. Untuk sisi udara, fasilitas sebagian besar sudah lengkap, sementara sisi darat masih banyak rumah warga,” kata Herman kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya. Senin (21/9/2026).
Menurut Herman, persoalan tersebut bukan semata-mata urusan pengadaan tanah, tetapi menyangkut warga yang telah lama bermukim di kawasan yang masuk dalam rencana pengembangan bandara.
Karena itu, pihak bandara membutuhkan dukungan pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten Manokwari maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ini bukan hanya sekedar masalh lahan, harus dipikirkan juga manusia yang tinggal diatasnya dan yang terdampak pembangunan bandara, kita belum bisa mengalokasikan anggaran pembangunan terminal kalau lahan belum tersedia,” ujarnya.
Terminal Lama Sudah Overload
Kebutuhan terminal baru, kata Herman, semakin mendesak. Terminal Bandara Rendani yang dibangun sekitar 2012-2013 tersebut sebelumnya dirancang untuk melayani sekitar 300 penumpang.
Kondisi saat ini sudah berubah. Pergerakan penumpang dan kapasitas pesawat yang beroperasi membuat terminal lama dinilai tidak lagi mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan.
“Pada saat itu kapasitas 300 penumpang sudah cukup. Sekarang dua pesawat saja sudah lebih dari 300 penumpang. Saat ini memang kapasitas kita membutuhkan yang baru,” katanya.
Herman mengatakan pengembangan sisi darat menjadi prioritas karena kemampuan sisi udara Bandara Rendani sudah relatif memadai untuk melayani pesawat yang saat ini beroperasi.
Pihaknya kini menunggu kesiapan lahan. Jika lahan telah tersedia, Kementerian Perhubungan disebut siap melanjutkan proses pembangunan terminal.
“Justifikasinya sudah kuat, tinggal kesiapan lahan saja,” ujar Herman.
KJPP Sudah Turun Menilai Aset Warga
Persoalan lahan tersebut bukan tanpa proses. Herman mengatakan tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) telah turun untuk melakukan penilaian terhadap aset warga yang berada di atas lahan yang dibutuhkan.
Penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan nilai aset secara profesional dan menjadi dasar dalam proses penyelesaian dengan warga terdampak.
Menurut Herman, warga pada prinsipnya tidak menolak rencana pengembangan bandara. Dalam proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), warga disebut menyatakan kesediaannya menerima penggantian atas aset mereka.
“Mereka siap. Yang penting mereka mendapat harga yang layak. Bukan soal untung, tetapi yang layak,” katanya.
Herman menegaskan penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Pihak bandara tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan lahan seorang diri.
“Kalau kami sendiri tidak mampu melakukan itu. Jadi kami harus minta bantuan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Kami berharap ada kolaborasi,” ujarnya.
Runway 2.300 Meter, Perpanjangan Jadi Prioritas Kedua
Selain terminal, Bandara Rendani juga memiliki rencana memperpanjang landasan pacu dari 2.300 meter menjadi 2.500 meter sesuai master plan.
Artinya, masih terdapat kebutuhan perpanjangan sekitar 200 meter. Namun, Herman menyebut pekerjaan tersebut belum menjadi prioritas utama.
“Yang pertama kita akan fokus pada terminal. Perpanjangan runway menjadi prioritas berikutnya,” katanya.
Dengan runway sepanjang 2.300 meter saat ini, Bandara Rendani telah dapat melayani pesawat yang digunakan sejumlah maskapai nasional. Karena itu, persoalan kapasitas terminal dinilai lebih mendesak untuk segera ditangani.
Manokwari Butuh Ekosistem, Bukan Sekadar Bandara
Herman juga menyoroti persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni pertumbuhan penumpang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur bandara harus berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi dan daya tarik Kota Manokwari.
“Kalau orang datang ke Manokwari semakin banyak, otomatis maskapai akan tertarik karena market-nya bagus,” katanya.
Saat ini, kata dia, sejumlah maskapai belum melayani penerbangan setiap hari karena tingkat permintaan penumpang masih terbatas.
Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu membangun ekosistem kota yang mampu menarik lebih banyak orang datang ke Manokwari.
“Daya tarik Manokwari harus kita bangunkan. Apa yang kita jual ini, itu yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Pengembangan Bandara Rendani akhirnya tidak hanya bertumpu pada pembangunan terminal dan perpanjangan runway. Persoalan lahan, penyelesaian aset warga, dukungan pemerintah daerah, hingga kemampuan Manokwari menarik lebih banyak penumpang menjadi rangkaian persoalan yang harus berjalan bersamaan.
