JAYAPURA – Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Wilayah Papua, Hardin Otong, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat di wilayah Papua.
Menurut Hardin, program strategis pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Hal tersebut disampaikan Hardin kepada media saat ditemui di Kantor BPI KPNPA RI Wilayah Papua, Provinsi Papua, Jumat (4/9/2026).
Hardin menilai pemanfaatan kawasan yang selama ini mengalami kerusakan akibat aktivitas pembalakan liar perlu diarahkan pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Daripada hutan digunduli oleh para mafia illegal logging, lebih baik lahan tersebut digunakan untuk masyarakat di bidang pertanian, seperti menanam jagung, membuat sawah, dan lain-lain,” kata Hardin.
Ia menyoroti aktivitas illegal logging yang menurutnya telah menyebabkan kerusakan hutan Papua.
Hardin menilai, apabila hasil eksploitasi hutan hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar tidak memperoleh manfaat yang memadai, maka kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius.
“Hutan Papua dibabat habis oleh mafia kayu yang hanya mencari keuntungan pribadi sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Hardin menegaskan BPI KPNPA RI Wilayah Papua mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat sektor pertanian di Papua.
Ia mengatakan pemanfaatan lahan untuk pertanian harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal.
“Kami BPI KPNPA RI Wilayah Papua mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk memanfaatkan hutan untuk pertanian,” tegasnya.
Hardin berharap implementasi PSN di Papua tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, pembangunan di Papua harus memastikan masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap kebijakan strategis pemerintah.
“Yang paling penting adalah masyarakat Papua harus mendapatkan manfaat nyata dari pembangunan. Hutan dan lahan harus dikelola secara baik agar dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hardin. (*)
