MANOKWARI – Ada apa dengan penegakan hukum di Kota Injil Manokwari? Ketika dugaan praktik perjudian togel mesin dan manual semakin marak, publik justru menantikan keberanian aparat kepolisian untuk bertindak. Jangan sampai hukum hanya terdengar lantang dalam pidato, tetapi kehilangan suara ketika berhadapan dengan bisnis perjudian yang diduga terus berkembang.
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, secara terbuka mempertanyakan sikap Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Alfred Papare dan Kapolresta Manokwari Kombes Polisi Ongky Isgunawan terhadap maraknya peredaran dan penjualan togel di Kota Injil Manokwari serta wilayah Provinsi Papua Barat.
Warinussy menilai, aktivitas togel yang menggunakan mesin maupun secara manual seolah-olah berkembang tanpa hambatan. Namun, ia mengaku belum melihat tindakan hukum yang tegas terhadap para pemodal yang diduga berada di balik bisnis tersebut.
“Saya mempertanyakan ketenangan Kapolda Papua Barat dan Kapolresta Manokwari yang seperti membiarkan berkembang pesatnya kegiatan peredaran dan atau penjualan togel, baik menggunakan mesin maupun manual di Kota Injil Manokwari dan Provinsi Papua Barat,” tegas Warinussy. Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik biasa. Ini merupakan pertanyaan serius terhadap tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan memastikan hukum berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian.
Menurut Warinussy, aktivitas togel mesin maupun manual tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Ia juga menyoroti bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dua persoalan itu, menurut pandangannya, semestinya mendorong aparat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas kegiatan tersebut, termasuk menelusuri siapa pemodal, siapa pengelola, dan siapa yang menikmati keuntungan dari bisnis perjudian itu.
Warinussy mendesak Kapolda Papua Barat dan Kapolresta Manokwari agar tidak berhenti pada penindakan terhadap pengecer di lapangan. Aparat harus berani menelusuri hingga ke lingkaran pemodal dan pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan perjudian tersebut.
“Sebab, jika hanya pelaku kecil yang menjadi sasaran sementara pihak yang diduga menikmati keuntungan terbesar tidak tersentuh, penegakan hukum akan terus melahirkan pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat,” katanya.
Jangan sampai Kota Injil hanya menjadi nama, sementara praktik yang dipersoalkan justru tumbuh tanpa kepastian penegakan hukum. Jangan sampai masyarakat dipaksa percaya bahwa hukum berlaku untuk semua, tetapi kenyataan di lapangan justru memperlihatkan tanda tanya besar.
Kapolda dan Kapolresta kini menghadapi pertanyaan publik yang tidak bisa dijawab hanya dengan slogan pemberantasan penyakit masyarakat. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.
Sebab, hukum yang hanya berani menyentuh rakyat kecil tetapi ragu menghadapi pemilik modal bukanlah wajah keadilan yang sesungguhnya. Hukum tidak boleh menjadi macan bagi yang lemah, tetapi berubah menjadi kucing jinak di hadapan mereka yang kuat.
“Manokwari tidak kekurangan aturan. Yang ditunggu masyarakat adalah keberanian menegakkannya. Jika dugaan praktik perjudian terus berkembang, sementara tindakan nyata tak kunjung terlihat, maka jangan salahkan masyarakat ketika kepercayaan terhadap penegakan hukum perlahan kehilangan cahayanya,” jelasnya.
Di Kota Injil, keadilan tidak boleh hanya menjadi doa dan slogan. Ia harus hadir dalam tindakan. Sebab ketika aparat memilih diam di tengah persoalan yang menuntut ketegasan, suara pertanyaan masyarakat akan semakin keras: SIAPA YANG SEBENARNYA DILINDUNGI, DAN SIAPA YANG DIBIARKAN BERKUASA?
