SORONG, PAPUA BARAT DAYA — Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 tidak luput dari kritik. Di tengah upacara dan seremoni yang digelar setiap 28 Oktober, aktivis Papua Musell M. Safkaur, S.T., mempertanyakan sejauh mana negara menghadirkan keadilan, kesempatan hidup, dan kepastian masa depan bagi generasi muda di Tanah Papua.
Dalam wawancara melalui telepon seluler, Rabu (28/10/2026), Musell menyoroti sejarah Sumpah Pemuda 1928, persoalan sosial-ekonomi, ruang demokrasi, hingga pengelolaan kekayaan alam Papua. Menurut dia, perayaan tahunan tidak seharusnya berhenti pada pidato dan kegiatan seremonial ketika persoalan mendasar yang dihadapi pemuda belum memperoleh jawaban nyata.
Mempertanyakan Keterwakilan Papua dalam Sejarah
Musell menilai Sumpah Pemuda 1928 tidak memiliki keterkaitan sejarah langsung dengan pemuda Papua karena, menurut pandangannya, tidak terdapat keterwakilan Papua dalam peristiwa tersebut.
“Sumpah Pemuda itu tidak pernah melibatkan satu pun orang Papua di dalam perjanjian atau sumpah tersebut. Dulu hadir berbagai Jong seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Kalimantan, hingga Jong Ambon, tetapi untuk bangsa Papua itu tidak ada. Jadi bagi pemuda Papua hari ini, peristiwa itu tidak memiliki keterkaitan sejarah langsung,” ujarnya.
Ia meminta organisasi kepemudaan dan pemerintah tidak sekadar mengulang seremoni tanpa memberikan ruang bagi pembahasan sejarah secara kritis. Menurutnya, pemahaman sejarah perlu bertumpu pada fakta dan tidak berhenti pada retorika.
Meski mengkritik aspek keterwakilan historis, Musell menilai semangat keberanian, daya juang, dan perlawanan terhadap ketidakadilan tetap dapat menjadi pelajaran bagi generasi muda. Ia mengingatkan agar nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam perjuangan intelektual dan perubahan sosial yang nyata.
Kekayaan Alam Berlimpah, Pemuda Masih Menghadapi Ketidakpastian
Persoalan lain yang disoroti Musell adalah kesenjangan antara kekayaan sumber daya alam Papua dan kondisi kehidupan sebagian generasi mudanya. Ia menilai pengangguran, kemiskinan, terbatasnya akses pendidikan, serta minimnya kesempatan kerja masih menjadi tantangan serius.
Menurut dia, kurangnya kesempatan ekonomi dapat mendorong sebagian anak muda menghadapi kerentanan sosial. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menghadirkan kebijakan yang benar-benar membuka peluang kerja, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Musell juga menyoroti persoalan pengungsian akibat konflik yang berkepanjangan. Ia menyebut sekitar 120 ribu warga mengungsi di berbagai wilayah Tanah Papua. Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Musell dan memerlukan verifikasi melalui data kemanusiaan terbaru.
Ia turut mengkritik pengelolaan sumber daya alam yang menurut pandangannya lebih banyak menguntungkan korporasi besar, pemilik modal, dan elite politik. Sementara itu, masyarakat lokal dinilainya belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan alam di wilayah mereka sendiri.
Ruang Demokrasi Pemuda Dipertanyakan
Di luar persoalan ekonomi, Musell menilai kebebasan menyampaikan pendapat menjadi tantangan penting bagi pemuda Papua. Ia mengkritik respons aparat terhadap aksi demonstrasi dan menyebut pendekatan represif berpotensi mempersempit ruang demokrasi bagi mahasiswa maupun pelajar.
Ia mencontohkan aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh sejumlah pelajar di Sentani, Jayapura, pada September 2026. Menurut keterangannya, aksi tersebut berujung pada penangkapan puluhan pelajar di bawah umur untuk diinterogasi. Ia juga menyebut adanya intimidasi, tuduhan yang perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian dan pihak terkait.
“Suara kritis pemuda Papua hari ini jangankan didengar, baru bersuara saja sudah dihancurkan dan dikriminalisasi,” kata Musell.
Ia menegaskan bahwa kritik dan perbedaan pendapat semestinya dijawab melalui dialog, bukan intimidasi. Pemerintah dan aparat, menurutnya, perlu memastikan hak menyampaikan pendapat terlindungi serta setiap penanganan aksi dilakukan sesuai hukum dan dengan memperhatikan hak anak.
Mahasiswa Diminta Berpihak kepada Rakyat
Musell juga menyampaikan pesan kepada mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di berbagai kota, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ia meminta generasi muda tidak menjadikan pendidikan semata-mata sebagai jalan menuju karier pribadi, jabatan birokrasi, atau kekuasaan politik.
Menurutnya, ilmu pengetahuan seharusnya menjadi alat untuk menjawab persoalan masyarakat. Ia mengingatkan mahasiswa agar tetap dekat dengan rakyat dan menggunakan kemampuan intelektual untuk memperjuangkan keadilan sosial.
Dengan merujuk pada pemikiran Tan Malaka, Musell menekankan pentingnya hubungan antara pengetahuan dan perjuangan rakyat. Ia juga mengutip pesan almarhum Jenderal Bernard Mawen bahwa generasi muda masa kini perlu mengedepankan kekuatan intelektual, kreativitas, dan persatuan dalam menghadapi ketidakadilan.
Ia mengingatkan pemuda Papua agar tidak mudah terpecah oleh sentimen sektarian, termasuk pertentangan antarsuku maupun dikotomi wilayah gunung dan pantai. Menurutnya, persatuan menjadi modal penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara bersama-sama.
Pendidikan Gratis hingga Lapangan Kerja
Pada momentum Sumpah Pemuda 2026, Musell menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta anggaran kegiatan seremonial dievaluasi dan diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi generasi muda.
Ia mendesak pemerintah menjamin akses pendidikan gratis di seluruh jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Selain itu, ia meminta pembukaan lapangan kerja yang lebih luas dan kebijakan yang memberikan kepastian ekonomi bagi generasi muda.
Musell juga menuntut penghentian tindakan yang dinilainya sebagai pembungkaman terhadap gerakan pemuda. Ia meminta pemerintah membuka ruang demokrasi yang aman bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat untuk menyampaikan kritik serta memperjuangkan aspirasi mereka.
Bagi Musell, makna Sumpah Pemuda tidak cukup diukur dari banyaknya upacara, spanduk, atau pidato peringatan. Ukuran yang lebih penting, menurutnya, adalah keberanian negara menjawab persoalan pendidikan, pengangguran, konflik, ketimpangan, dan kebebasan berekspresi.
Peringatan 28 Oktober, dengan demikian, menjadi momentum untuk menguji komitmen pemerintah terhadap generasi muda. Bagi pemuda Papua, ia menegaskan, masa depan tidak boleh hanya dijanjikan dalam seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang adil, kesempatan yang setara, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Penulis: Eskop Wisabla
