SORONG — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta penguatan peran generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa dan mencegah penyebaran radikalisme.
Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (23/10/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya Drs. George Japsenang, M.Si. dalam pembukaannya kegiatan mengatakan bahwa membangun ketahanan daerah, mulai dari menanamkan nilai kebangsaan, memperkuat deteksi dini, hingga menghadirkan program nyata bagi pemuda yang rentan terjerumus dalam tindak kriminal dan penyalahgunaan narkotika.
Dalam arahannya, Kesbangpol Pemprov menyoroti beberapa langkah strategis yang harus segera diwujudkan secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat,
Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda Kegiatan kepemudaan, olahraga, seni budaya, dialog lintas agama, serta kegiatan sosial perlu terus diperkuat sebagai sarana mempererat hubungan antarkelompok masyarakat.
Deteksi Dini dan Penanganan Humanis, Masyarakat diminta untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi penyebaran paham kekerasan dan terorisme, serta menyerahkan penanganannya kepada pihak berwenang tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri.
Program Nyata yang Berkelanjutan, Pencegahan radikalisme dan terorisme tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial semata, melainkan harus diwujudkan dalam program nyata yang mencakup edukasi berkelanjutan dan komunikasi terbuka.
Penanganan Komprehensif Kasus Kriminal di Sorong: Pemerintah menyoroti kompleksitas masalah di Kota Sorong, di mana degradasi moral dan aksi kriminalitas kerap mengganggu fasilitas umum serta menghambat masa depan anak-anak muda yang putus sekolah.
Solusi Konkret: Pelatihan Kerja dan Pembinaan Karakter
Sebagai langkah konkret menekan angka kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, pemerintah menyiapkan program kolaborasi khusus bersama Balai Latihan Kerja (BLK) dan instansi terkait.
“Kita dorong agar anak-anak muda ini kita latih, kita bina, dan dititipkan di balai latihan kerja atau barak militer untuk dibentuk karakter dan perilakunya, lalu disalurkan ke perusahaan-perusahaan agar mereka memiliki masa depan yang cerah,” ujar George.
Pemprov Papua Barat Daya Perkuat Kolaborasi Tangkal Radikalisme Sekaligus Tekan Angka Pengangguran Lewat Pendidikan Vokasi.
Lebih lanjut pihaknya,n Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam memperkuat langkah pencegahan dini terhadap paham radikalisme dan terorisme, sekaligus menekan angka pengangguran serta kriminalitas. Sebagai gerbang utama di tanah Papua, wilayah Papua Barat Daya menjadi titik krusial yang memerlukan pengawasan ketat serta pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Forum Pencegahan Radikalisme dan Terorisme, serta berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait. Pertemuan ini menyoroti pentingnya sinergi bersama untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyebaran ideologi radikal yang kian mengkhawatirkan.
Deteksi Dini dan Penanganan Warga Terpapar
PLT Kesbangpol Papua Barat Daya menjelaskan bahwa, saat ini terdapat sekitar enam orang di wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang teridentifikasi terpapar paham radikalisme. Pemerintah melalui Kesbangpol bersama dinas sosial telah mengambil langkah cepat dengan melakukan pembinaan intensif guna memulihkan kembali wawasan kebangsaan mereka.
“Hal ini sudah terjadi dan jangan sampai terus menjalar ke seluruh anak muda, terutama sasaran kepada generasi muda kita. Tugas kita bersama pemerintah adalah melakukan upaya pencegahan dini, deteksi dini, serta menyusun program dan rencana pemetaan langkah konkret ke depan,” ujar.
Pemerintah juga menekankan bahwa penanggulangan radikalisme dan terorisme tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi aktif dari forum-forum terkait, tokoh masyarakat, akademisi, hingga para tokoh agama untuk bersama-sama melakukan pencegahan secara komprehensif,” katanya.
Fokus Program Penyelamatan Generasi Muda (2027)
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah merancang program strategis yang mulai didorong pada tahun 2027 mendatang. Program ini menyasar kelompok rentan, antara lain: Anak-anak muda yang putus sekolah.Anak-anak yang terpapar kenakalan remaja, penyalahgunaan lem Aibon, bensin, serta narkoba. Warga binaan dan kelompok usia produktif yang memerlukan ruang pemberdayaan kembali.
Melalui program ini, pemerintah berupaya menyelamatkan mereka dan memberikan ruang untuk membangun kembali rasa percaya diri melalui pendidikan dan pelatihan khusus.
Pendidikan Vokasi dan Sertifikasi untuk Tekan Pengangguran
Selain ancaman radikalisme, tantangan besar lain yang dihadapi Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi adalah tingginya angka pengangguran yang kerap memicu aksi kriminalitas jalanan, pemalangan, hingga perusakan fasilitas umum. Untuk menjawab persoalan ini, Pemprov Papua Barat Daya menyiapkan skema pelatihan vokasi terpadu,” jelasnya.
Lebih lanjut pihak pemerintah mengatakan, Program ini dirancang dengan menggandeng berbagai lembaga strategis, seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), MUI, Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pihak TNI-Polri. Peserta pelatihan nantinya tidak hanya dibekali keterampilan kerja sesuai bidang masing-masing, tetapi juga penguatan pendidikan keagamaan sesuai keyakinan mereka, sebelum akhirnya diberikan sertifikasi resmi.
“Sertifikat ini nantinya akan langsung didistribusikan ke semua perusahaan sesuai bidang tugas mereka. Mimpi dan niat besar kami adalah mengurangi angka pengangguran di Kota Sorong melalui pendidikan vokasi,” ungkapnya.
Pemetaan Sembilan Wilayah Prioritas di Kota Sorong
Sebagai langkah awal pelaksanaan program, pemerintah telah memetakan sekitar sembilan wilayah atau kelurahan di Kota Sorong yang menjadi target utama intervensi penekanan angka kriminalitas dan pengangguran.
Wilayah-wilayah tersebut meliputi kawasan Remu Utara (dengan beberapa lokasi), Jalan Baru, Yohan, Kilo 12, kawasan Sorong Pos di Malanu, serta Aspen, dan beberapa titik strategis lainnya. Pemerintah akan bekerja sama secara erat dengan pihak kelurahan dan distrik setempat untuk memastikan program ini tepat sasaran.
“Kita selesaikan Kota Sorong terlebih dahulu karena statusnya sebagai ibu kota provinsi yang sering terjadi kerawanan pemalangan jalan, bakar ban, tiang pohon, dan sebagainya. Setelah angka kenakalan dan kriminalitas mulai berkurang, baru kita memperluas cakupan ke wilayah lainnya,” tambahnya.
Pemerintah berharap program jangka panjang yang dirancang berdurasi 5 hingga 10 tahun ke depan ini dapat berjalan sukses demi mewujudkan stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.
Melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat, diharapkan Papua Barat Daya dapat terus menjadi daerah yang aman, damai, harmonis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.
Rapat koordinasi forum ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi, belajar mahasiswa, muda-mudi, elemen masyarak, serta pihak terkait. Penulis Eskop Wisabla.
