SORONG, PAPUA BARAT DAYA – Potensi ekonomi lokal Papua Barat Daya mulai dipetakan secara lebih terarah. Universitas Papua (Unipa) bersama Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi 10 komoditas, produk, dan jenis usaha unggulan yang dinilai berpotensi menjadi penggerak pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di provinsi tersebut.
Pemetaan itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) penelitian potensi dasar daerah untuk pengembangan Komoditas, Produk, dan Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM di Vega Hotel, Kota Sorong, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Penelitian yang dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Papua (LPPM Unipa) tersebut menyasar lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya, mencakup hampir 55 distrik. Kajian ini bertujuan menggali potensi ekonomi dari tingkat distrik agar pemerintah memiliki data dasar yang dapat digunakan untuk menyusun program pengembangan ekonomi secara lebih terukur.
Perwakilan tim peneliti, Daniel Seseray, menjelaskan bahwa kerja sama dengan Bank Indonesia tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi potensi komoditas dan usaha yang memiliki prospek pengembangan di Papua Barat Daya.
“Penelitian ini merupakan bentuk kerja sama kami dari Universitas Papua yang ditunjuk oleh pihak Bank Indonesia untuk melakukan survei dan kajian terkait komoditas, produk, dan jenis usaha unggulan UMKM di Papua Barat Daya,” ujar Daniel kepada wartawan seusai FGD.
Tim peneliti menggunakan survei lapangan dan wawancara mendalam di distrik-distrik sampel. Aspirasi dikumpulkan dari berbagai pihak, mulai dari pemangku kebijakan lokal, kepala distrik, tokoh adat, hingga pelaku UMKM. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan 12 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yakni input, proses, dan output.
Aspek input mencakup ketersediaan bahan baku, tenaga kerja terampil, modal, serta sarana usaha. Aspek proses menilai penggunaan teknologi, kesesuaian dengan kondisi sosial-budaya, dampak lingkungan, dan manajemen usaha. Sementara itu, aspek output mencakup prospek pasar, nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi terhadap perekonomian keluarga dan daerah.
Dari hasil kajian tersebut, tim mengidentifikasi 10 komoditas dan jenis usaha unggulan, yaitu pisang, usaha kios, sagu, ikan kakap, kacang tanah, tuna dan udang, kerajinan tradisional, jasa transportasi ojek, ubi jalar, serta olahan produk sektor lainnya. Penelitian itu juga mencatat sejumlah komoditas potensial yang diperkirakan dapat berkembang menjadi unggulan baru dalam lima tahun mendatang.
Di sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya, Frengky Albert Ruben Matan Saa, S.E., M.M, menegaskan bahwa hasil penelitian harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri sekaligus menjadi moderator dalam FGD.
Menurut Frengky, kajian KPJU dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat distrik dan kabupaten/kota hingga pembahasan di tingkat provinsi. Forum tersebut juga melibatkan perwakilan 19 organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan dan menyelaraskan hasil penelitian.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah melakukan penelitian komoditas, produk, dan jenis usaha unggulan di Provinsi Papua Barat Daya. Dari hasil FGD ini, akan dirumuskan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk menetapkan 10 program prioritas KPJU unggulan yang nantinya menjadi sasaran intervensi pengembangan UMKM,” ujar Frengky.
Ia menjelaskan bahwa penelitian tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi lokal. Berdasarkan angka yang dipaparkan dalam forum, pertumbuhan ekonomi daerah berada pada kisaran 2,20 persen. Angka tersebut menjadi salah satu perhatian dalam merancang strategi pengembangan ekonomi yang lebih terarah.
Bapperida berharap hasil kajian KPJU dapat menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta perencanaan pembangunan hingga 2029. Frengky menekankan bahwa kebijakan berbasis riset atau evidence-based policy penting agar program pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki sasaran yang jelas.
“Saya sangat mengapresiasi tim Unipa dan Bank Indonesia. Apa pun kegiatannya, harus dilakukan berbasis riset. Riset memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah dan pimpinan OPD. Tanpa riset, kita akan sangat kesulitan membuat program yang hasilnya maksimal untuk masyarakat,” pungkasnya.
Hasil penelitian KPJU tersebut direncanakan dirangkum dan dipublikasikan melalui situs resmi Bank Indonesia agar dapat diakses masyarakat, investor, dan pengambil kebijakan. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pemetaan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi program pendampingan, akses pembiayaan, penguatan pasar, peningkatan kualitas produk, dan penciptaan nilai tambah bagi UMKM lokal.
Dengan potensi pisang, sagu, perikanan, pertanian, kerajinan tradisional, hingga jasa transportasi, Papua Barat Daya memiliki beragam sektor yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayahnya. Melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, Bank Indonesia, dan pelaku usaha, hasil riset ini diharapkan menjadi pijakan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
