SORONG, PAPUA BARAT DAYA — Kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, ke Indonesia dinilai sebagai hal yang wajar dalam hubungan internasional. Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara anggota PBB yang memiliki peran strategis dalam mendorong perdamaian dunia dan kerja sama kemanusiaan.
Pandangan tersebut disampaikan Staf Khusus Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Bidang Kemitraan sekaligus Menteri Dalam Negeri NFRPB, Abraham Goram Gaman, dalam momentum peringatan 65 tahun Manifesto Politik Bangsa Papua dan Hari Kebangsaan, sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 NFRPB di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (19/10/2026).
Abraham menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dengan PBB perlu dipahami berdasarkan prinsip dan ketentuan yang tertuang dalam Piagam PBB. Menurutnya, piagam tersebut menjadi landasan penting bagi kerja sama internasional, penyelesaian konflik secara damai, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban dunia.
Ia secara khusus menyoroti Pasal 1 ayat (1) dan (2) Piagam PBB yang memuat tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.
Politik Bebas Aktif dan Misi Perdamaian
Abraham juga menyinggung prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Prinsip tersebut, menurutnya, memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjalankan hubungan internasional secara mandiri sekaligus berperan aktif dalam berbagai upaya menciptakan perdamaian dunia.
“Indonesia ada untuk mendukung perdamaian di dunia. Oleh sebab itu, Sekjen PBB datang dan berdiskusi untuk bagaimana berbicara tentang perdamaian di dunia, bagaimana bantuan-bantuan kemanusiaan bagi negara-negara yang membutuhkan, bagaimana mengatasi bencana alam, serta pembangunan yang berprinsip pada lingkungan hidup demi menjaga planet bumi,” katanya kepada wartawan saat dimintai tanggapan mengenai kunjungan Sekjen PBB ke Istana Negara.
Menurut Abraham, agenda perdamaian internasional tidak hanya menyangkut penyelesaian konflik, tetapi juga mencakup bantuan kemanusiaan, penanganan bencana alam, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Ia menilai kerja sama antara Indonesia dan PBB perlu dilihat dalam kerangka kepentingan global tersebut, tanpa terburu-buru menghubungkannya dengan persoalan tertentu yang belum memiliki dasar informasi yang jelas.
Isu Papua, Abraham Minta Publik Berpegang pada Fakta
Ketika ditanya mengenai kemungkinan keterkaitan kunjungan António Guterres dengan berbagai persoalan dan konflik di Tanah Papua, Abraham menyatakan bahwa kunjungan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan berkaitan dengan isu Papua tanpa dukungan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara informasi resmi, analisis, dan asumsi yang berkembang di ruang publik. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap agenda kunjungan pejabat internasional harus didasarkan pada fakta, bukan dugaan semata.
“Kita jangan pakai asumsi, kita harus bicara fakta,” tegasnya.
Abraham berpandangan bahwa isu hak asasi manusia (HAM), keamanan, ketertiban dunia, dan bantuan kemanusiaan merupakan bagian penting dari agenda internasional PBB. Namun, ia juga mengakui bahwa tanpa informasi resmi yang memadai, publik tidak dapat memastikan apakah persoalan domestik tertentu turut dibicarakan dalam pertemuan tertutup.
Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai kemungkinan pembahasan isu Papua dalam agenda pertemuan Sekjen PBB dengan pemerintah Indonesia.
Pada akhirnya, kunjungan António Guterres menjadi momentum untuk kembali menyoroti pentingnya hubungan multilateral, penghormatan terhadap Piagam PBB, serta kerja sama dalam menjaga perdamaian dan memperkuat misi kemanusiaan dunia.
Bagi Abraham, pembahasan mengenai kunjungan tersebut harus tetap berpijak pada informasi yang terverifikasi agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi yang berpotensi mengaburkan substansi hubungan internasional.
Penulis: Eskop Wisabla
Papua Bicara | Sorong, 19 Oktober 2026
