NABIRE, PAPUA TENGAH — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WGAB, Yerry Basri Mak, S.H., M.H., mengapresiasi langkah Polda Papua Tengah yang menggelar operasi penegakan hukum terhadap praktik perjudian togel di Kabupaten Nabire, Sabtu (17/10/2026).
Ia meminta kepolisian menindaklanjuti operasi tersebut melalui proses hukum yang tegas dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Yerry menyampaikan apresiasi itu kepada media setelah memperoleh informasi mengenai operasi pemberantasan perjudian togel yang dilaksanakan jajaran Polda Papua Tengah.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menindak praktik perjudian yang berpotensi meresahkan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Polda Papua Tengah yang melakukan operasi penegakan hukum terhadap perjudian togel di Kabupaten Nabire. Kami berharap kepolisian terus bertindak tegas dan tidak memberikan ruang bagi praktik perjudian di wilayah Papua Tengah,” kata Yerry.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, operasi pada Sabtu (17/10/2026) dipimpin Kabag Dalops Kompol Onisismus Umbu Sairo bersama Katimsus Iptu Fredrik E. Demetouw.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian togel. Kelima orang itu masing-masing berinisial JT, HNW, UR, WY, dan MDS.
Yerry menilai langkah aparat kepolisian tersebut patut mendapat dukungan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemberantasan perjudian membutuhkan komitmen penegakan hukum yang konsisten, bukan sekadar operasi sesaat.
Menurut Yerry, aparat penegak hukum perlu menindaklanjuti hasil operasi dengan memeriksa para pihak yang diamankan, mendalami dugaan keterlibatan masing-masing, serta mengumpulkan bukti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kami meminta agar kelima orang yang diamankan diproses sesuai hukum apabila bukti yang cukup menunjukkan keterlibatan mereka. Penegakan hukum harus berjalan profesional, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
Ia juga berharap Polda Papua Tengah terus memperkuat upaya pemberantasan perjudian di wilayah hukumnya. Langkah tersebut, menurutnya, perlu disertai pengawasan berkelanjutan agar praktik perjudian tidak kembali berkembang setelah operasi selesai.
Bagi WGAB, pemberantasan perjudian bukan hanya persoalan penindakan, melainkan juga bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal. Karena itu, Yerry mengajak masyarakat mendukung langkah kepolisian dengan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan melalui saluran resmi.
Yerry menegaskan bahwa apresiasi terhadap kinerja kepolisian harus berjalan beriringan dengan harapan agar proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia berharap penanganan perkara tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pesan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus ditangani berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.
