SORONG – Wakil Ketua III DPR Papua Barat Daya (PBD), Maria Jitmau, menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Penegasan itu disampaikan Maria saat menutup Rapat Koordinasi Kelompok Khusus (Poksus) DPRP Papua Barat Daya bersama SKPD/OPD pengelola Dana Otsus Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.
Rakor yang berlangsung selama dua hari, 15–16 September 2026, digelar di Belagri Hotel, Kota Sorong. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi dan sinkronisasi antara DPRP PBD dan OPD terkait dalam mengawal implementasi program Dana Otsus.
Rakor menghasilkan komitmen bersama untuk mendorong pengelolaan Dana Otsus yang tepat sasaran, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam sambutan penutupnya, Maria menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat Daya yang telah membuka kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi pimpinan DPRP, Poksus Otsus, jajaran SKPD/OPD, serta dinas terkait yang aktif mengikuti rangkaian pembahasan.
Sejumlah OPD yang terlibat antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan Biro Kesejahteraan Rakyat.
Otsus Harus Menjawab Kebutuhan Dasar Masyarakat
Maria mengingatkan agar Dana Otsus tidak berhenti pada program rutin atau agenda seremonial. Menurutnya, anggaran tersebut harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua.
“Otsus Papua harus benar-benar menjawab kebutuhan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tanah Papua. Hal ini mencakup pemenuhan gizi ibu dan anak, penguatan ekonomi rakyat, hingga pembangunan infrastruktur penunjang dari wilayah perkotaan hingga ke pelosok terpencil,” ujar Maria.
Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang kuat serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dalam pelaksanaan program Otsus di Papua Barat Daya.
“Implementasi Otsus di Papua Barat Daya akan terwujud dan mencapai tujuan utamanya apabila terbangun kolaborasi dan sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Pengelolaan ini harus dilandasi integritas dan kedisiplinan birokrasi, dengan secara tegas menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” tegasnya.
Soroti Penyerapan Anggaran dan Potensi SILPA
Dalam forum tersebut, DPRP PBD juga menyoroti penyerapan Dana Otsus pada sejumlah OPD yang dinilai belum mencapai target yang diharapkan.
Maria meminta OPD terkait mempercepat proses penyaluran dan pelaksanaan program agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak berujung pada sisa anggaran yang tinggi.
“Prinsipnya kami berharap penggunaan dan penyaluran dana Otonomi Khusus ini bisa dioptimalkan secara baik. Menurut catatan kami, ada beberapa OPD yang penyerapan Dana Otsus-nya belum mencapai target penyaluran,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun anggaran.
“Kami mengharapkan sesuai kebijakan Pak Gubernur, jangan sampai ada SILPA di akhir tahun nanti. Ini penting untuk mencegah terjadinya pemotongan pagu anggaran Dana Otsus bagi daerah kita di tahun-tahun mendatang,” tegas Maria.
Dorong Anggaran Pengawasan hingga ke Lapangan
Selain mengevaluasi kinerja OPD, DPRP PBD mendorong adanya dukungan anggaran pengawasan yang memadai bagi Poksus. Dukungan tersebut dinilai penting agar fungsi pengawasan dapat dilakukan secara langsung hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
“Kami berharap ke depannya ada alokasi anggaran pengawasan yang memadai untuk Poksus. Dengan begitu, kami bisa turun langsung meninjau dan mengecek ke lapangan terkait pembelanjaan Dana Otsus di setiap kabupaten/kota, termasuk menyasar bantuan-bantuan hibah yang bersumber dari Dana Otsus tersebut,” jelasnya.
Menurut Maria, pengawasan lapangan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Papua Barat Daya Dipercaya Jadi Tuan Rumah Rakor Poksus se-Tanah Papua
Dalam kesempatan tersebut, Maria juga menyampaikan bahwa Papua Barat Daya mendapat kepercayaan dari kelompok khusus lima provinsi lainnya di Tanah Papua untuk menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Poksus se-Tanah Papua yang akan digelar dalam waktu dekat.
Pertemuan lintas provinsi itu diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan regulasi, serta memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat OAP.
“Kami di Papua Barat Daya diberikan kepercayaan oleh rekan-rekan dari 5 provinsi lainnya di Tanah Papua untuk memfasilitasi Rapat Koordinasi Kelompok Khusus se-Tanah Papua dalam waktu dekat. Harapan kami, forum ini melahirkan rekomendasi kuat untuk bersama-sama mengawal Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) dan Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) demi perlindungan dan kesejahteraan Orang Asli Papua,” tambahnya.
Rakor tersebut juga direncanakan menjadi cikal bakal pembentukan Forum Komunikasi Poksus se-Tanah Papua sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam menyuarakan aspirasi serta hak-hak masyarakat Papua di tingkat daerah hingga pusat.
Menutup sambutannya, Maria menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber, fasilitator, tenaga ahli, staf Sekretariat Dewan (Sekwan), serta rekan-rekan media yang mendukung penyelenggaraan kegiatan.
Rapat koordinasi tersebut mengangkat tema “Harmonisasi Kebijakan dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 demi Kesejahteraan Orang Asli Papua di Papua Barat Daya.”
“Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Koordinasi Kelompok Khusus DPR Papua Barat Daya bersama SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan ini saya nyatakan ditutup dengan resmi,” ucap Maria. (*)
