NABIRE, PAPUABICARA – Pemberantasan perjudian togel di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya aparat kepolisian melakukan penertiban, kini aktivitas perjudian yang diduga kembali beroperasi justru memunculkan tanda tanya besar mengenai konsistensi penegakan hukum di wilayah tersebut.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) menyoroti dugaan kembali maraknya praktik perjudian togel di Nabire. Ia menilai, penertiban yang sempat dilakukan aparat seharusnya menjadi langkah awal untuk memutus mata rantai perjudian, bukan sekadar tindakan sesaat yang kemudian kehilangan gaungnya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa hukum benar-benar berdiri tegak. Sebab, ketika aktivitas yang sebelumnya ditertibkan kembali muncul, kepercayaan publik terhadap keseriusan pemberantasan penyakit masyarakat dapat ikut dipertaruhkan.
“Padahal sudah ditertibkan, namun kembali dibuka. Bahkan, informasi yang kami peroleh menyebutkan sudah ada bandar dan pengecer yang ditangkap oleh aparat kepolisian. Namun, informasi yang berhasil kami dapatkan, para bandar dan pengecer togel tersebut telah dilepaskan,” katanya. Sabtu (31/20/2026).
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai tindak lanjut penanganan perkara perjudian togel di Nabire. Jika benar para terduga pelaku yang sebelumnya diamankan telah dilepaskan, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai alasan dan dasar hukum dari tindakan tersebut.
Ketua WGAB menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan persoalan perjudian berjalan seperti ombak yang datang dan pergi.
“Penertiban tanpa pengawasan berkelanjutan hanya akan menjadi gema sesaat, sementara praktik yang sama berpotensi kembali tumbuh di tengah masyarakat,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, ia mendesak Kapolri agar melakukan evaluasi terhadap Kapolres Nabire, khususnya terkait efektivitas penanganan dugaan aktivitas perjudian togel.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan jajaran kepolisian menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia juga meminta Polda Papua Tengah memberikan perhatian serius terhadap informasi dugaan kembali beroperasinya jaringan togel di Nabire.
“Pengawasan internal dan penelusuran terhadap informasi pelepasan bandar maupun pengecer perlu dilakukan secara objektif agar tidak berkembang menjadi kecurigaan berkepanjangan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Baginya, pemberantasan perjudian bukan sekadar menangkap pelaku di lapangan, melainkan juga menelusuri pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut. Hukum harus menyentuh akar persoalan, bukan hanya memangkas ranting, sementara batang dan akarnya tetap dibiarkan tumbuh.
WGAB berharap aparat kepolisian segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum. Sebab, masyarakat Nabire membutuhkan rasa aman, kepastian hukum, serta kepemimpinan aparat yang mampu menjawab keresahan publik melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji penertiban.
