SORONG, PAPUA BARAT DAYA — Selisih realisasi belanja bantuan sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24,09 miliar menjadi perhatian Komunitas Jurnalis Orang Asli Papua (KJ-OAP). Organisasi jurnalis tersebut mendesak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) memberikan klarifikasi terbuka agar publik mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran tersebut.
Berdasarkan dokumen laporan keuangan yang menjadi rujukan KJ-OAP, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp53.145.840.000. Namun, realisasi belanja tercatat sebesar Rp29.050.000.000. Angka tersebut menyisakan selisih Rp24.095.840.000, dengan tingkat realisasi sekitar 54,67 persen.
Perbedaan angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan program bantuan sosial, jumlah penerima manfaat, serta faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2024. KJ-OAP menilai instansi terkait perlu menjelaskan persoalan itu berdasarkan dokumen dan data yang dapat diuji.
Untuk memperoleh keterangan langsung dan menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan, KJ-OAP mendatangi Kantor Dinsos P3A di Jalan Basuki Rahmat Km 9,5, Kota Sorong, pada Selasa (13/10/2026). Namun, menurut keterangan staf yang ditemui, kepala dinas sedang berada di rumah duka sehingga belum dapat memberikan penjelasan.
KJ-OAP kembali mendatangi kantor tersebut pada Rabu (14/10/2026). Kali ini, staf menyampaikan bahwa kepala dinas sedang berada di luar kantor. Hingga berita ini disusun, KJ-OAP belum memperoleh klarifikasi langsung dari pimpinan Dinsos P3A terkait perbedaan antara pagu dan realisasi belanja bantuan sosial tersebut.
KJ-OAP meminta Dinsos P3A membeberkan rincian penggunaan anggaran, termasuk jumlah penerima bantuan, jenis program yang terlaksana, nilai bantuan yang tersalurkan, serta kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Penjelasan itu diperlukan agar masyarakat dapat memahami apakah pelaksanaan program telah menjawab kebutuhan kelompok penerima manfaat.
Selain meminta penjelasan mengenai penyerapan anggaran, KJ-OAP mendorong pencocokan angka dalam dokumen yang menjadi rujukan pemberitaan dengan laporan keuangan resmi dan dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah. Langkah tersebut penting untuk memastikan keakuratan angka sekaligus menjelaskan status anggaran yang belum terealisasi.
Selisih antara pagu dan realisasi belanja dapat berkaitan dengan berbagai faktor, seperti perubahan pelaksanaan program, kendala administratif, efisiensi belanja, atau faktor lainnya. Karena itu, penjelasan resmi dari instansi pengelola anggaran diperlukan untuk memastikan penyebab yang sebenarnya, bukan sekadar mengandalkan dugaan.
Dalam tata kelola pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan uang publik. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program bantuan sosial sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KJ-OAP juga menegaskan bahwa selisih Rp24,09 miliar tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan ataupun kerugian keuangan negara. Penilaian terhadap dugaan pelanggaran harus bertumpu pada bukti, dokumen pendukung, serta hasil pemeriksaan pihak yang berwenang.
Atas dasar itu, KJ-OAP mendesak Dinsos P3A Papua Barat Daya segera menyampaikan klarifikasi resmi disertai data yang dapat diverifikasi. Publik membutuhkan penjelasan yang terang mengenai penggunaan anggaran bantuan sosial, terutama karena program tersebut berkaitan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan langsung dari pimpinan Dinsos P3A belum diperoleh. Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak Dinsos P3A maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan penjelasan, koreksi, dan data pendukung guna melengkapi pemberitaan ini.
Eskop Wisabla
