NEW YORK — Solidaritas mahasiswa Papua dan aktivis kemerdekaan Papua Barat menggelar aksi damai di depan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2026).
Aksi tersebut digelar bertepatan dengan rangkaian Pekan Tingkat Tinggi dan Debat Umum Sidang ke-81 Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly (UNGA).
Aksi dikoordinasikan dan dipertanggungjawabkan oleh Yanto Asuk bersama sejumlah mahasiswa Papua dan aktivis. Mereka membawa sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian, mulai dari konflik, pengungsian masyarakat sipil, hak masyarakat adat, lingkungan hidup hingga sejarah politik Papua Barat.
Para peserta aksi meminta persoalan Papua tidak hanya dibahas dari perspektif pemerintah Indonesia. Mereka juga meminta masyarakat Papua diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, pandangan dan aspirasi secara langsung dalam forum internasional.
Penanggung jawab aksi, Yanto Asuk, mengatakan aksi tersebut merupakan upaya menyampaikan suara masyarakat Papua kepada komunitas internasional.
“Kami hadir untuk menyampaikan suara masyarakat Papua kepada komunitas internasional. Kami meminta PBB memberikan perhatian serius terhadap persoalan sejarah politik Papua, konflik dan pengungsian, perlindungan masyarakat sipil, hak masyarakat adat, serta ruang bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi politiknya secara damai,” kata Yanto Asuk dalam keterangan pers yang diterima wartawan usai aksi.
Yanto menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari upaya membawa persoalan Papua ke ruang dialog internasional secara terbuka dan damai.
“Kami meminta agar masyarakat Papua tidak hanya menjadi objek pembahasan, tetapi dilibatkan secara bermakna ketika persoalan yang menyangkut masa depan dan kehidupan mereka dibicarakan,” ujarnya.
Ia juga berharap PBB menggunakan mandat dan mekanisme yang tersedia untuk memastikan suara masyarakat Papua dapat didengar serta persoalan kemanusiaan di Papua memperoleh perhatian.
Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PBB. Salah satunya meminta dibukanya kembali ruang pembahasan internasional mengenai sejarah politik Papua Barat, termasuk New York Agreement 1962 dan proses Act of Free Choice 1969.
Mereka meminta pembahasan tersebut dilakukan dengan memberikan ruang kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi secara langsung.
Selain itu, peserta aksi mendesak peningkatan pemantauan dan akses kemanusiaan di wilayah Papua yang terdampak konflik. Mereka meminta mekanisme HAM internasional dan lembaga kemanusiaan memperoleh akses untuk memantau kondisi masyarakat sipil dan pengungsi secara independen.
Peserta aksi juga meminta perlindungan masyarakat sipil diperkuat serta kekerasan dihentikan. Mereka menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata menghormati hukum humaniter internasional dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat terdampak.
Dalam tuntutan lainnya, mereka meminta dibukanya ruang pembahasan mengenai hak menentukan nasib sendiri atau self-determination yang disuarakan sebagian masyarakat Papua.
Mereka mengusulkan agar ruang dialog politik tersebut melibatkan perwakilan masyarakat Papua secara bermakna, damai dan terbuka.
Peserta aksi juga menyoroti persoalan tanah adat dan lingkungan di Papua. PBB didesak memberikan perhatian terhadap persoalan tanah masyarakat adat, eksploitasi sumber daya alam serta kerusakan lingkungan.
Mereka meminta setiap kebijakan maupun proyek yang berdampak terhadap masyarakat adat memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
Aksi tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi kelompok solidaritas mahasiswa dan aktivis Papua di tengah berlangsungnya rangkaian Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York.
Penulis: Eskop Wisabla
