SORONG – Berbagai organisasi gerakan dan aktivis Papua yang tergabung dalam Front Rakyat Domberai Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Militerisme menggelar aksi di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (4/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan penolakan terhadap pelaksanaan Papeda Summit 2026 serta sejumlah kebijakan dan program pembangunan pemerintah yang dinilai berdampak terhadap hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua.
Aksi ditandai dengan pembacaan pernyataan sikap di depan Vega Prime Hotel, Kota Sorong. Massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penghentian Papeda Summit, pencabutan status PSN di wilayah Papua, perlindungan tanah adat, hingga penarikan pasukan militer non-organik dari sejumlah wilayah.
Koordinator aksi, Apei Tarami, mengatakan pihaknya menilai Papeda Summit bukan forum yang sepenuhnya memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat Papua.
Menurut Apei, agenda tersebut justru berpotensi menjadi ruang pertemuan berbagai kepentingan pemerintah, lembaga donor asing, serta organisasi masyarakat sipil yang mengusung isu pembangunan berkelanjutan.
Ia menilai narasi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan iklim perlu dikritisi apabila dalam implementasinya berpotensi mengancam tanah adat dan sumber daya alam masyarakat Papua.
“Papeda Summit kami nilai sebagai agenda yang perlu dikritisi secara serius karena berkaitan dengan kepentingan tanah adat, sumber daya alam, pembiayaan iklim dan perdagangan karbon,” kata Apei dalam aksi tersebut.
Front Rakyat Domberai juga menyoroti keterlibatan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah pusat, kementerian terkait, lembaga donor internasional, hingga jaringan NGO lokal dan nasional.Mereka secara khusus mengkritik praktik pembiayaan iklim dan komersialisasi karbon yang menurut mereka berpotensi menjadi bentuk baru eksploitasi sumber daya alam apabila tidak melibatkan masyarakat adat secara bermakna dan transparan.
Dalam pernyataan sikapnya, Front Rakyat Domberai menyampaikan sembilan tuntutan utama.Pertama, mereka mendesak penghentian Papeda Summit dan meminta pemerintah daerah serta panitia menghentikan agenda yang mereka nilai berpotensi membuka ruang komersialisasi tanah adat dengan mengatasnamakan pembangunan berkelanjutan.
Kedua, mereka menolak klaim legitimasi yang mengatasnamakan masyarakat adat Papua dalam berbagai kontrak politik maupun kesepakatan pembangunan yang dinilai merugikan masyarakat adat.
Ketiga, massa mendesak NGO lingkungan nasional maupun lokal yang terlibat untuk menarik diri dari program yang mereka persoalkan serta menghentikan praktik yang dinilai mengeksploitasi isu perubahan iklim.
Keempat, Front Rakyat Domberai mendesak para gubernur dan Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua.
Kelima, mereka mengimbau masyarakat adat untuk menolak keberadaan lembaga atau organisasi yang dinilai memperjualbelikan data wilayah adat demi kepentingan investor.
Keenam, massa menolak klaim bahwa keterlibatan sebagian pihak dalam Papeda Summit secara otomatis dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat adat Papua.
Ketujuh, mereka mendesak penarikan pasukan militer non-organik serta pos-pos Satgas TNI/BKO dari Kabupaten Maybrat dan wilayah Tanah Papua lainnya.
Kedelapan, mereka menuntut adanya perlindungan penuh terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah adat masing-masing.
Kesembilan, massa menyerukan hak menentukan nasib sendiri sebagai salah satu solusi demokratis untuk mengakhiri berbagai bentuk penindasan yang menurut mereka masih terjadi di Tanah Papua.
Front Rakyat Domberai juga menyerukan kepada masyarakat adat Papua dari Sorong hingga Merauke agar tetap kritis terhadap berbagai program pembangunan maupun organisasi dari luar yang masuk ke wilayah kampung.Mereka meminta setiap program yang mengatasnamakan lingkungan, pembangunan berkelanjutan maupun pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat nyata dan tidak mengabaikan hak masyarakat adat.
Aksi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi massa untuk menyuarakan penolakan terhadap PSN dan kebijakan yang mereka anggap berpotensi mempercepat penguasaan tanah serta sumber daya alam di Papua.Front Rakyat Domberai menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua, menurut mereka, harus menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan.Penulis: Eskop Wisabla
