MANOKWARI, PAPUA BARAT — Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, S.H., mempertanyakan makna kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, ke Indonesia pada 17–19 Oktober 2026. Ia menilai kunjungan tersebut semestinya menjadi kesempatan untuk membuka ruang dialog mengenai situasi hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.
Warinussy, advokat penerima penghargaan internasional John Humphrey Freedom Award 2005 di Montreal, Kanada, menyatakan bahwa LP3BH Manokwari memandang persoalan HAM di Tanah Papua perlu memperoleh perhatian serius dari komunitas internasional. Menurutnya, kunjungan pemimpin tertinggi sekretariat PBB ke Jakarta tidak seharusnya mengabaikan pengalaman masyarakat Papua yang selama ini menyuarakan persoalan HAM.
“Sebagai organisasi masyarakat sipil yang memfokuskan perhatian pada penghormatan dan perlindungan HAM, kami mempertanyakan apakah kunjungan Sekjen PBB ke Indonesia juga memberikan ruang yang memadai bagi persoalan kemanusiaan di Tanah Papua,” ujar Warinussy dalam pernyataannya.
Ia menyoroti penempatan aparat militer dan pelaksanaan operasi keamanan di berbagai wilayah Tanah Papua selama lebih dari lima dekade. Menurut Warinussy, rangkaian operasi tersebut meninggalkan persoalan serius yang menyangkut keselamatan warga sipil, kehilangan harta benda, serta tuntutan keadilan bagi masyarakat yang mengaku menjadi korban.
Warinussy juga menilai bahwa dugaan pelanggaran HAM berat di Tanah Papua membutuhkan penanganan yang terbuka, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyebut dokumentasi serta laporan mengenai persoalan HAM Papua telah menjadi perhatian berbagai kalangan dan lembaga internasional.
Atas dasar itu, ia berharap kunjungan Guterres dapat membuka kesempatan bagi pertemuan langsung dengan korban, organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, pemimpin gereja, serta tokoh lintas agama di Tanah Papua. Pertemuan tersebut, menurutnya, penting untuk menghadirkan gambaran situasi yang lebih utuh melalui kesaksian masyarakat yang mengalami langsung dampak konflik dan operasi keamanan.
“Konfirmasi yang adil, jujur, dan transparan harus memberikan ruang kepada korban untuk menyampaikan pengalaman mereka sendiri. Suara masyarakat sipil, institusi adat, serta para pemimpin agama juga perlu mendapat perhatian dalam setiap upaya mencari penyelesaian persoalan HAM di Tanah Papua,” tegasnya.
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari itu mengingatkan bahwa tidak adanya ruang yang memadai bagi suara korban dapat memperpanjang pertanyaan publik mengenai keseriusan penyelesaian persoalan HAM di Papua. Ia menilai, tanpa langkah nyata untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan, persoalan tersebut akan terus menjadi perhatian masyarakat regional Pasifik maupun komunitas internasional.
Warinussy turut menyoroti pentingnya efektivitas mekanisme hukum nasional dalam menangani dugaan pelanggaran HAM berat. Menurutnya, negara perlu memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara serius, proses penyelidikan berjalan independen, dan korban memperoleh akses terhadap keadilan serta pemulihan sesuai hukum yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap negara hukum dan demokrasi tidak cukup diukur melalui pernyataan resmi. Komitmen tersebut harus tercermin dalam keberanian mengungkap fakta, menjamin akuntabilitas aparat maupun pihak lain yang terbukti bertanggung jawab, serta mencegah terulangnya pelanggaran.
Bagi Warinussy, persoalan HAM di Tanah Papua bukan sekadar isu politik, melainkan persoalan kemanusiaan yang menyangkut martabat, keselamatan, dan hak dasar masyarakat. Karena itu, ia berharap kunjungan Sekjen PBB menjadi momentum untuk memperkuat perhatian internasional terhadap upaya penyelesaian persoalan HAM secara damai, adil, dan bermartabat.
Ia mengingatkan bahwa suara korban tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam laporan, sementara tuntutan keadilan terus menunggu jawaban. Penyelesaian yang transparan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang dapat dipercaya menjadi landasan penting untuk membangun masa depan Tanah Papua yang lebih damai dan demokratis.
