JAYAWIJAYA, PAPUA PEGUNUNGAN — Aktivis antikorupsi Papua, Yerry Basri Mak, SH., MH., mendesak aparat penegak hukum (APH) memperketat pengawasan terhadap pencairan dan pengelolaan dana kampung di wilayah Papua Pegunungan, khususnya Kabupaten Jayawijaya.
Desakan tersebut disampaikan Yerry menyusul informasi mengenai insiden perkelahian yang disebut berkaitan dengan proses pencairan dana kampung di Jayawijaya.
Menurut Yerry, proses pencairan dana kampung perlu mendapat pengawalan dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak menimbulkan konflik maupun membuka celah terjadinya penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu.
“Pencairan dana kampung harus dikawal secara khusus oleh aparat penegak hukum supaya aman dan tidak terjadi perkelahian maupun dugaan penggelapan dana kampung oleh oknum-oknum tertentu,” kata Yerry kepada media. Sabtu (3/10/2026).
Ia juga menekankan pentingnya pembagian dan penggunaan dana kampung secara transparan serta merata sesuai kebutuhan masyarakat. Dana tersebut, kata dia, semestinya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung.
Yerry bahkan mengusulkan agar pemerintah kampung dapat membangun kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan kejaksaan setempat, terutama dalam aspek pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana kampung.
“Jika perlu, lakukan MoU dengan kejaksaan setempat agar ada pengawasan sehingga penggunaan dana kampung benar-benar sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Yerry mengatakan, selama ini masyarakat masih banyak menyampaikan keluhan mengenai manfaat dana kampung yang dinilai belum dirasakan secara optimal. Ia menyoroti penggunaan dana yang seharusnya dapat mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan akses pendidikan masyarakat.
Menurut dia, transparansi menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui berapa dana yang diterima setiap kampung, bagaimana pembagiannya, serta untuk program apa saja dana tersebut digunakan.
“Banyak laporan dan keluhan dari masyarakat. Dana kampung seharusnya dapat dirasakan manfaatnya untuk pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan pembangunan di kampung,” katanya.
Karena itu, Yerry meminta pemerintah daerah, pemerintah kampung dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan sejak tahap pencairan hingga pelaksanaan program.
Ia menegaskan, pengawasan yang terbuka dan melibatkan masyarakat diperlukan agar pengelolaan dana kampung tidak menimbulkan persoalan baru dan manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, dana kampung ke mana dan digunakan untuk apa. Semua harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Yerry.
