Manokwari, Papua Bicara – Akademisi Universitas Papua, Agus Sumule, mengingatkan bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memberikan perhatian serius terhadap penyediaan hunian yang layak bagi Orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah diskusi di Manokwari, Sabtu (27/6/2026), pukul 09.05 hingga 09.30 WIT.
Menurut Agus Sumule, selama ini pembangunan Papua identik dengan pembangunan jalan, jembatan, kantor pemerintahan, pasar, pelabuhan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Namun, ada persoalan mendasar yang belum banyak mendapat perhatian, yakni potensi munculnya kawasan permukiman kumuh (slum) yang dihuni mayoritas oleh Orang Asli Papua.
“Kawasan kumuh tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan akibat tekanan ekonomi yang berlangsung bertahun-tahun,” ujarnya.
Berawal dari beberapa keluarga berpenghasilan rendah, kondisi tersebut berkembang menjadi lingkungan padat penduduk, minim fasilitas, dan akhirnya melahirkan kemiskinan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Sejarah di banyak negara menunjukkan bahwa pemerintah sering terlambat menyadari persoalan ini. Ketika kawasan kumuh sudah terbentuk, biaya penanganannya sangat besar dan hasilnya tidak selalu memuaskan,” kata Agus.
Ia menilai Papua masih memiliki peluang besar untuk mencegah kondisi tersebut sebelum menjadi persoalan yang sulit diatasi.
“Pertumbuhan kota-kota seperti Jayapura, Sorong, Manokwari, Timika, Nabire, Merauke, Biak, Wamena, hingga Fakfak terus mendorong kenaikan harga tanah dan rumah yang semakin sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.
Agus menegaskan, sebagian besar keluarga OAP menggantungkan hidup dari sektor informal seperti pedagang pinang, nelayan, buruh harian, pengemudi ojek, hingga pedagang kecil dengan pendapatan yang tidak menentu.
“Kondisi ini bukan disebabkan rendahnya kemauan bekerja, melainkan karena perkembangan ekonomi perkotaan berlangsung jauh lebih cepat dibanding kemampuan sebagian masyarakat untuk mengikutinya.Jika tidak segera diantisipasi, Papua berpotensi menghadapi munculnya kantong-kantong kemiskinan permanen di tengah kota,” tegasnya.
Ia menambahkan dampaknya bukan hanya rumah yang semakin padat dan sanitasi yang memburuk, tetapi juga hilangnya ruang belajar bagi anak-anak, meningkatnya potensi konflik sosial, hingga semakin sempitnya peluang masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Karena itu, saya menekankan bahwa kebijakan perumahan harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar proyek pembangunan fisik,” bebernya.
Pemerintah diharapkan mulai menyiapkan lahan di dalam kawasan perkotaan, membangun infrastruktur dasar, kemudian memfasilitasi keluarga OAP memiliki rumah sederhana melalui sistem cicilan yang disesuaikan dengan pola pendapatan mereka.
“Rumah tidak perlu diberikan secara cuma-cuma. Justru kepemilikan melalui hasil kerja sendiri akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, harga diri, dan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan perumahan tidak ditempatkan jauh dari pusat aktivitas ekonomi karena banyak keluarga OAP menggantungkan kehidupan mereka pada pasar, pelabuhan, terminal, sekolah, dan rumah sakit yang berada di dalam kota.Menutup pemaparannya,
Agus Sumule menegaskan bahwa mencegah terbentuknya kawasan kumuh jauh lebih murah, lebih mudah, dan lebih manusiawi dibanding memperbaikinya setelah puluhan tahun.
“Slum bukanlah takdir. Slum adalah akibat dari keterlambatan kebijakan. Papua masih memiliki kesempatan untuk mencegahnya,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat yang ingin mendalami gagasan tersebut untuk membaca tulisannya berjudul “Rumah Dari Keringat Sendiri: Model Perumahan Murah bagi OAP di Kota-Kota Untuk Masa Depan Yang Bermartabat”, yang menurutnya menawarkan konsep pembangunan perumahan berkelanjutan bagi Orang Asli Papua agar tetap hidup bermartabat di tanah leluhur mereka. (Marten Kresefat)
