MANOKWARI, PAPUA BARAT — Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua (DAP), Penatua Advokat Yan Christian Warinussy, mengingatkan agar pelaksanaan Pleno Khusus DAP di Manokwari tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengambil alih kendali kepemimpinan organisasi adat tersebut.
Pleno Khusus DAP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 20 Oktober hingga Kamis, 22 Oktober 2026, di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Warinussy menegaskan bahwa forum tersebut harus menjadi ruang demokratis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, bukan arena perebutan pengaruh atau pengambilalihan kepemimpinan secara sepihak.
“Sebagai Sekjen DAP, saya ingin menyampaikan bahwa Pleno Khusus DAP di Manokwari adalah forum demokratis, terbuka, tertib, inklusif dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi musyawarah, penghormatan terhadap keragaman adat istiadat, kesetaraan peserta serta kepentingan masyarakat adat,” tegas Warinussy. Selasa (20/10/2026).
Menurut dia, DAP selama ini telah membahas dan merumuskan sejumlah keputusan melalui forum pleno yang berlangsung di beberapa daerah, antara lain Biak, Sarmi, dan Wasior. Seluruh proses tersebut menjadi bagian dari perjalanan konsolidasi organisasi yang harus dihormati.
Di tengah proses konsolidasi itu, muncul upaya rekonsiliasi antara kepemimpinan DAP di bawah Ketua Mananwir Yan Piter Yarangga dan Dominikus Sorabut. Warinussy memandang rekonsiliasi tersebut sebagai langkah yang perlu ditindaklanjuti secara hati-hati melalui mekanisme organisasi yang disepakati bersama.
Ia menegaskan, capaian pertemuan rekonsiliasi di Biak tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penyerahan atau pengambilalihan kendali kepemimpinan DAP kepada pihak tertentu.
“Seluruh capaian yang telah diperoleh dalam pertemuan di Biak, Papua, menurut pandangan saya selaku Sekjen, tidak dengan serta-merta dapat diartikan bahwa kepemimpinan DAP dalam segenap proses konsolidasi diambil alih untuk dikendalikan begitu saja, termasuk dalam Pleno Khusus di Manokwari,” ujarnya.
Warinussy menilai hasil rekonsiliasi di Biak perlu dibawa kembali ke lingkungan DAP Kamp Key dan DAP Expo Waena untuk dibahas, disepakati, kemudian diusulkan agar ditindaklanjuti melalui forum yang memperoleh persetujuan bersama.
Baginya, proses rekonsiliasi tidak cukup berhenti pada pertemuan antarpimpinan. Kesepakatan yang telah dibangun harus memperoleh pembahasan dan penerimaan yang baik dari kedua kubu agar menghasilkan landasan yang kuat bagi penyatuan organisasi.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya mengambil alih kepemimpinan DAP tanpa diskusi yang memadai di antara kedua kubu beserta pimpinan masing-masing justru berpotensi merusak semangat rekonsiliasi yang sedang dibangun.
“Rencana mengambil alih kepemimpinan DAP tanpa diskusi yang baik di antara kedua kubu DAP dan pimpinan masing-masing kelak bakal menafikan ide baik untuk rekonsiliasi lebih lanjut,” tegasnya.
Karena itu, Warinussy berharap Pleno Khusus DAP di Manokwari diarahkan pada agenda teknis yang jelas, terutama menyiapkan tahapan konsolidasi organisasi dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi yang telah dicapai di Biak.
Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi, menghormati perbedaan pandangan, serta mengedepankan musyawarah demi kepentingan masyarakat adat Papua. Menurutnya, proses penyatuan dan penguatan DAP harus dibangun melalui kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui tindakan sepihak.
Dengan demikian, Pleno Khusus DAP pada 20–22 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, membangun kembali kepercayaan di antara kedua kubu, dan menata langkah konsolidasi organisasi secara demokratis demi kepentingan masyarakat adat Papua. (*)
