Tolak Keras Perkebunan Sawit, Masyarakat dan Pemuda Adat Moi Sigin Desak Pemkab Sorong Hentikan Izin PT PAM

banner 120x600
banner 468x60

Tolak Keras Perkebunan Sawit, Masyarakat dan Pemuda Adat Moi Sigin Desak Pemkab Sorong Hentikan Izin PT PAM

KABSORONG– Masyarakat adat Sub-Suku Moi Sigin bersama perwakilan marga pemilik hak ulayat serta pemuda adat secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana masuknya investasi perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak mentah (Crude Palm Oil/CPO) milik PT Papua Agri Mandiri (PAM) di wilayah adat mereka, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap resmi menyusul adanya pembahasan percepatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) antara pihak perusahaan dan dinas-dinas terkait di Hotel Vega Sorong pada Selasa (17/11/2026).

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan Pertanian Kelapa Sawit Seluas 26.291,10 Ha Terintegrasi Dengan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit Kapasitas 2 x 90 Ton TBS/Jam di Kampung Waimon, Klasegun, Klajaring dan Gisim (Distrik Segun), Kampung Malajapa, Malasigit dan Tanah Tinggi (Distrik Malabotom) serta Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya oleh PT Papua Agri Mandiri,

Sembilan Poin Tuntutan Masyarakat Adat
Dalam pembacaan petisi yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat adat, Abraham Klasa, melalui siaran pers digelar di kantor Pusaka kota Sorong Papua Barat Daya, Selasa (17/11/2026) sore. ditegaskan bahwa lima marga utama pemilik hak ulayat—yakni Marga Malalu, Mabulu, Kalagulus, Klasa, dan Klafiu—menuntut PT PAM untuk tidak memaksakan diri masuk ke wilayah adat mereka.

Selain menolak proses percepatan AMDAL, masyarakat adat juga menyoroti belum optimalnya implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.

Mereka menilai industri ekstraktif selama ini cenderung mengabaikan aspek kelestarian alam dan hak asasi masyarakat lokal.
Oleh karena itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak menerbitkan dokumen perizinan apa pun bagi PT PAM, serta segera menetapkan kebijakan perlindungan wilayah adat Moi sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017.

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Pemilik Hak Ulayat

Usai pembacaan pernyataan sikap, salah satu pemilik hak ulayat, Anton Klasa, mengungkap adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses sosialisasi awal yang dilakukan pihak perusahaan di Modan. Ia mengaku tidak pernah menghadiri pertemuan tersebut, namun namanya tercatat seolah-olah memberikan persetujuan.

“Salah satu marganya adalah Klasa, dan saya tidak hadir saat itu. Tetapi ada oknum-oknum yang memalsukan tanda tangan saya,” tegas Anton Klasa.
Ia memastikan bahwa dugaan pemalsuan dokumen tersebut akan dijadikan dasar untuk menempuh jalur hukum atas pencemaran nama baik.

Anton menambahkan, lahan seluas kurang lebih 10.000 hektare yang masuk dalam peta konsesi merupakan tanah warisan leluhur terakhir milik Marga Klasa yang dipertahankan untuk kelangsungan hidup anak cucu mereka.

“Apa pun yang terjadi, saya tetap akan menolak. Tanah seluas 10.000 hektare ini adalah warisan leluhur yang ditinggalkan untuk anak-anak dan keturunan kami,” ujarnya.

Ancaman Terhadap Ruang Hidup dan Dusun Sagu

Senada dengan hal tersebut, perwakilan masyarakat adat lainnya, Steven Klasa, menyoroti dampak ekologis dan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan masyarakat lokal apabila pembukaan lahan sawit tetap dipaksakan. Menurutnya, kehidupan masyarakat asli Papua sangat bergantung pada kelestarian hutan alam sebagai tempat berburu, berkebun, dan memanen sagu.

“Di hutan itulah kami memasang jerat, menebar jaring, dan berkebun. Jika alam kami sudah rusak dan tidak ada lagi pohon, ke mana masyarakat akan mencari penghidupan?” ungkap Steven.

Ia mengingatkan bahwa ekspansi perkebunan monokultur kerap mengabaikan batas-batas wilayah sakral dan sumber pangan utama warga. “Makanan pokok orang Papua itu sagu. Jika perusahaan sawit masuk, mereka sering kali tidak peduli mana kawasan keramat atau pohon sagu; semuanya langsung dibabat habis,” tambahnya.

Pemuda Adat Moi Sigin Siap Kawal Penolakan

Sementara itu, perwakilan Pemuda Adat Sub-Suku Moi Sigin, Esau Klagilit, menegaskan bahwa generasi muda adat berdiri penuh di belakang para orang tua dan pemilik hak ulayat untuk mengawal penolakan ini. Menurut Esau, pengalaman dari wilayah lain membuktikan bahwa kehadiran investasi sawit tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat adat.

“Belajar dari pengalaman marga-marga lain yang lebih dulu menerima perusahaan sawit, hingga hari ini tidak ada kesejahteraan nyata yang mereka dapatkan,” kata Esau.

Esau menjelaskan bahwa di dalam kawasan seluas 26.210 hektare tersebut terdapat dusun-dusun sagu serta gunung dan tempat-tempat keramat yang menjadi pusat identitas serta jati diri Suku Moi. Ia pun memperingatkan pihak perusahaan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menghentikan segala bentuk upaya pendekatan atau pembongkaran lahan adat.

“Dari dulu hingga kini, kebutuhan ekonomi dan kehidupan kami bersumber dari dusun sagu. Jika dusun sagu kami habis, generasi penerus kami akan menderita. Karena itu, kami tegaskan kepada PT PAM untuk tidak lagi melakukan aktivitas apa pun di atas tanah adat kami,” pungkas Esau Klagilit.

Perwakilan pemuda dan perempuan adat dari Suku Moi Sigin, Kampung Gisim, Distrik Segun, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, menyatakan sikap tegas menolak masuknya investasi perkebunan kelapa sawit di wilayah adat mereka. Penolakan ini menyusul adanya ancaman perluasan konsesi perusahaan yang mencapai lebih dari 26 ribu hektare dan dinilai mengancam ruang hidup serta identitas masyarakat adat setempat.

Perwakilan pemuda adat marga Klafiyu, Kefas Klafiyu, menegaskan bahwa pihaknya menolak seluruh rencana operasi perusahaan kelapa sawit yang berupaya masuk ke wilayah ulayatnya, termasuk PT PAM, PT IKSJ, PT SGL, maupun PT HIP.

Menurut Kefas, berdasarkan data dari PT PAM, luas wilayah konsesi yang direncanakan masuk ke area mereka mencapai sekitar 26.092 hektare. Padahal, luas tanah adat milik marga Klafiyu sendiri tidak sampai 10.000 hektare, sehingga perluasan tersebut dipastikan akan mencaplok seluruh wilayah hidup mereka.

“Saya secara khusus anak pemuda adat marga Klafiyu menyatakan sikap bahwa saya akan tolak semua yang nanti datang. Saya rasa semua itu sangat merugikan karena tidak ada kejelasan,” tegas Kefas dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, penggusuran lahan akan menghancurkan situs-situs keramat serta dusun sagu yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, Kefas menilai janji-janji kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja dari perusahaan tidak pernah terealisasi secara adil bagi masyarakat asli Papua, berkaca dari pengalaman saudara-saudara adat di wilayah lain yang lebih dulu terdampak ekspansi sawit.

“Jika lahan kami digusur habis, nanti hidup kami mau makan di mana? Orang tua kami sudah berpesan tentang batas-batas wilayah adat agar tidak dilanggar. Jangan sampai perusahaan masuk dan menghilangkan ruang pencarian kami,” tambahnya.

Senada dengan Kefas, perwakilan perempuan adat Suku Moi Sigin, Adolina Klasa, turut menyuarakan penolakan keras. Bagi perempuan adat Moi, hutan dan dusun sagu bukan sekadar sumber pangan, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas dan peran sosial perempuan dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga.

Adolina mengungkapkan bahwa masuknya perkebunan kelapa sawit akan mematikan aktivitas tradisional perempuan, seperti menokok sagu dan menganyam noken. Bahan baku alami seperti tali noken, kayu, hingga ekosistem sumber protein lokal seperti babi hutan, ikan, dan udang air tawar maupun air payau di sungai-sungai sekitar akan musnah akibat pembukaan lahan dan pencemaran limbah.

“Kalau kelapa sawit masuk, sama saja kami perempuan sudah tidak bisa menokok sagu atau membuat noken karena semua sudah digusur perusahaan. Lalu bagaimana dengan nasib dan kehidupan anak cucu kami ke depan?” ujar Adolina.

Ia juga menyoroti ketimpangan ekonomi yang dialami masyarakat adat di wilayah yang telah menyerahkan lahannya kepada perusahaan. Menurutnya, masyarakat justru kehilangan kemandirian pangan dan terpaksa tinggal di rumah-rumah kontrakan tanpa memiliki aset tetap, berbeda dengan kehidupan mandiri yang mereka jalani dari hasil kebun dan hutan adat sebelumnya.

“Hutan yang luas ini menghidupi kami dari dulu. Penyerahan tanah adat bukan hanya soal kehilangan lahan, tetapi juga hilangnya identitas dan masa depan generasi penerus kami. Karena itu, kami perempuan adat tetap tegas menolak kelapa sawit,” pungkas Adolina.(*)

Penulis : Eskop Wisabla wartawan Papuabicara.co.id

banner 325x300
Penulis: Eskop Wisabla Editor: Usman Nopo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90