SORONG, PAPUA BARAT DAYA – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memperkuat langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam melalui penguatan kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) Karbon Daerah.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Pembahasan Kelembagaan dan Keanggotaan Pokja Karbon Daerah Provinsi Papua Barat Daya yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Panorama, Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi teknis terkait. Forum tersebut juga menghadirkan narasumber kompeten untuk memberikan penguatan substansi mengenai kelembagaan, pengelolaan karbon, dan upaya perlindungan lingkungan.
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Harry FR Widjasena, ST, M.Si., secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengantisipasi perubahan iklim, serta menekan emisi gas rumah kaca.
Harry mengingatkan bahwa Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Potensi tersebut mencakup kawasan hutan, laut, mangrove, perikanan hingga sektor pariwisata yang harus dikelola secara bijaksana.
“Kita tahu bersama bahwa provinsi ini kaya akan sumber daya alam, baik laut, hutan, mangrove, perikanan, wisata, dan sebagainya. Tetapi, kita melihat juga bahwa apakah bisa akan bertahan untuk generasi berikut? Nah, ini menjadi bagian yang kita perhatikan bersama-sama,” ujar Harry.
Menurutnya, kekayaan alam yang dimiliki Papua Barat Daya tidak boleh hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi harus tetap terpelihara agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Ia menjelaskan, isu lingkungan hidup, perubahan iklim, dan pengurangan emisi gas rumah kaca kini menjadi perhatian penting pemerintah. Karena itu, penguatan Pokja Karbon Daerah harus diarahkan pada tiga hal utama, yakni membangun sinergi dan kolaborasi antarinstansi, memperkuat kelembagaan, serta mendorong aksi nyata di lapangan.
Harry juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Menurutnya, sektor kehutanan, perikanan, dan sektor lain yang memanfaatkan sumber daya alam membutuhkan perencanaan pembangunan berorientasi jangka panjang.
“Ekonomi memang penting, tetapi bagaimana lingkungan tetap terjaga? Bagaimana kelembagaan ini sekarang kita lihat untuk bagaimana menjaga sumber daya alam ini tetap terjaga untuk generasi berikut,” tegasnya.
Melalui forum koordinasi tersebut, Bapperida berharap seluruh perangkat daerah terkait, mulai dari sektor kehutanan, lingkungan hidup, perikanan, pariwisata hingga pengembangan sumber daya manusia, dapat menyusun program dan langkah aksi yang konkret, terukur, serta berkelanjutan.
Harry menambahkan, target pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) perlu diselaraskan dengan upaya perlindungan lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca.
Dengan demikian, keberadaan Pokja Karbon Daerah diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan semata, tetapi mampu menjadi wadah koordinasi yang menghasilkan kebijakan dan tindakan nyata dalam menjaga kekayaan alam Papua Barat Daya.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, penyampaian saran dan masukan, serta diskusi mengenai substansi kelembagaan dan keanggotaan Pokja Karbon Daerah.
Forum ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat komitmen bersama dalam memastikan pembangunan Papua Barat Daya berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup demi masa depan generasi mendatang. (*)
ESKOP WISABLA

















