Bentuk Pokja Penurunan Emisi, Bapperida Papua Barat Daya Bidik Dana Kompensasi Lingkungan dari Lembaga Donor Dunia

banner 120x600
banner 468x60

SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) tengah menginisiasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) lintas sektor untuk menekan laju perubahan iklim sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lingkungan.

Langkah strategis ini melibatkan 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna menyusun basis data emisi gas rumah kaca (GRK) yang akurat sebagai syarat pengajuan dana kompensasi ke lembaga donor internasional.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Harry FR Widjasena, ST, M.Si., menjelaskan bahwa inisiatif ini dilatarbelakangi oleh dua kondisi utama: meningkatnya ancaman perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca, serta melimpahnya potensi sumber daya alam di Papua Barat Daya mulai dari hutan, mangrove, hingga sektor kelautan dan perikanan.

“Kami melihat perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca semakin hari semakin meningkat. Di sisi lain, potensi sumber daya alam kita melimpah. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada ini untuk menurunkan emisi gas rumah kaca? Kuncinya adalah kolaborasi dan sinergitas antara mitra-mitra serta dinas terkait,” ujar
Harry usai menggelar rapat pembahasan kelembagaan dan keanggotaan kelompok kerja (Pokja) karbon daerah provinsi Papua Barat Daya 2026, bertempat di hotel panorama kota Sorong, (17/11/2026).

Harry memaparkan, pertemuan bersama 16 OPD yang memiliki irisan langsung dengan aktivitas penghasil emisi tersebut difokuskan pada tiga hal utama:

  1. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai leading sector telah menyusun daftar periksa (checklist) berisi sekitar 20 item data yang wajib diisi oleh masing-masing OPD teknis.
  2. Penguatan Kelembagaan: Membentuk Pokja resmi yang beranggotakan perwakilan 2 hingga 3 orang dari setiap dinas terkait agar perumusan aksi nyata di lapangan berjalan terarah.
  3. Pencapaian Target RPJMD: Memastikan penurunan emisi gas rumah kaca berjalan konsisten setiap tahun sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Daya.

Setelah struktur Pokja terbentuk dan mendapat persetujuan pimpinan daerah, seluruh anggota akan duduk bersama untuk menghitung inventarisasi emisi secara rinci.
“Misalnya di Dinas ESDM, kita hitung berapa banyak jumlah kendaraan bermotor di Papua Barat Daya dan konsumsi BBM per harinya.

Begitu juga di 15 OPD lain, seperti sektor peternakan, berapa populasi sapi dan hewan ternak yang menghasilkan emisi. Semua data dari 16 OPD ini akan kita himpun dan hitung bersama,” jelasnya.

Peluang Pendanaan Donor Dunia dan Peningkatan PAD

Selain menekan dampak perubahan iklim—seperti fenomena cuaca ekstrem yang sempat melanda wilayah Papua dan Sorong beberapa bulan lalu—langkah ini juga diarahkan untuk mendatangkan manfaat ekonomi bagi daerah.

Harry menyoroti ketimpangan yang selama ini terjadi, di mana daerah lain seperti Kalimantan dan Sumatera justru memperoleh kucuran dana kompensasi meski tutupan hutannya mengalami kerusakan, sementara Papua yang menjaga kelestarian hutannya belum mendapatkan insentif sepadan.

“Masyarakat kita disuruh menjaga hutan, tetapi belum mendapatkan apa-apa. Padahal, lembaga dunia dan lembaga donor memiliki skema seperti REDD+ untuk membantu daerah. Namun, kita harus punya kelengkapan perangkatnya, mulai dari Pokja, dokumen perencanaan, hingga data yang valid untuk diajukan oleh Bapak Gubernur dalam bentuk proposal kepada lembaga donor,” tegas Harry.

Ia menambahkan, peluang mendapatkan pendanaan luar negeri yang bermuara pada peningkatan PAD tersebut sangat terbuka lebar. Saat ini, bidang Perhutanan Sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya sudah mulai menjajaki tahapan awal dan melakukan komunikasi menuju skema pendanaan tersebut.

“Ke depan, Pokja lintas OPD ini akan melengkapi sisa data yang masih kurang agar bisa berjalan beriringan dengan langkah yang sudah dirintis Dinas Kehutanan, sehingga upaya melobi dan mengakses dana kompensasi dari luar negeri bisa segera terealisasi,” pungkasnya.

Wartawan Papuabicara.co.id/ Eskop Wisabla

banner 325x300
Penulis: Eskop Wisabla Editor: Usman Nopo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90