SORONG, PAPUA BARAT DAYA – Penanganan kasus penembakan terhadap tiga warga sipil di Kampung Ainot/Muara Aifam, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, kembali menuai sorotan. Setelah hampir tiga bulan berlalu sejak peristiwa 13 Agustus 2026, keluarga korban dan kelompok solidaritas masih menanti kepastian hukum serta perhatian serius pemerintah terhadap kondisi para korban.
Merespons persoalan tersebut, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) bersama Solidaritas Anti Penembakan Tiga Warga Sipil di Maybrat menggelar pertemuan di Kantor MRP-PBD, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua II MRP-PBD Vincentius Paulinus Baru, ST., M.URP., bersama Ketua MRP-PBD Alfons Kambu.
Hadir pula Wakil ketua I MRP PBD, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaki Abu Kota Sorong, Leonardo Ijie, SH, selaku pendamping hukum korban, serta Koordinator Solidaritas Paulus Buto.

Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga membuka kembali sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan jawaban memadai, mulai dari perkembangan penyelidikan, keterbukaan hasil forensik, hingga tanggung jawab pemerintah terhadap pemulihan kondisi para korban.
Ketua MRP-PBD Alfons Kambu secara tegas menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan perkara dan minimnya perhatian terhadap nasib tiga korban yang mayoritas disebut telah berusia lanjut. Ia mengapresiasi pertemuan tersebut karena memberikan kesempatan kepada para pendamping hukum untuk menyampaikan berbagai kendala yang selama ini mereka hadapi.
“Kami sangat mengapresiasi pertemuan ini karena menjadi ruang diskusi bagi kami untuk mendorong tindak lanjut kepada pemerintah. Selama ini, tim pendamping hukum mengalami kebuntuan komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pihak Polda, sehingga muncul kesan bahwa hasil forensik kasus ini tidak segera diungkapkan ke publik,” ujar Alfons.
Menurut Alfons, persoalan yang paling memprihatinkan bukan hanya belum terungkapnya kasus penembakan, melainkan juga kondisi kemanusiaan para korban. Ia mengungkapkan, para korban hanya memperoleh penanganan medis darurat selama satu minggu pertama. Setelah itu, kebutuhan pengobatan rawat jalan hingga biaya tempat tinggal justru harus ditanggung secara pribadi.

“Ini menjadi kekecewaan kami. Seharusnya para korban ini berada dalam situasi perlindungan kemanusiaan yang tuntas. Mengapa dalam hal perawatan lanjutan mereka justru dikenakan pembiayaan pribadi lagi? Selama kasus ini belum terungkap secara terang-benderang, para korban tetap wajib berada di bawah perlindungan dan perhatian penuh pemerintah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, MRP-PBD berencana menyusun telaah resmi melalui surat kepada pemerintah daerah dan dinas kesehatan terkait. Langkah tersebut bertujuan meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban mengenai keberlanjutan pelayanan medis bagi para korban.
Alfons juga memberikan apresiasi kepada generasi muda dan kelompok solidaritas yang terus menyuarakan persoalan tersebut. Ia menilai gerakan itu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah maupun lembaga adat, melainkan kepedulian masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan secara terbuka.
“Kami tidak melihat gerakan anak-anak muda ini sebagai upaya memberontak kepada pemerintah atau lembaga kami. Justru mereka mengajak kita semua untuk meminimalkan gejolak situasi agar roda pemerintahan berjalan aman dan pelayanan publik saling terbuka,” jelasnya.
MRP-PBD selanjutnya akan mengolah data dan laporan yang diserahkan tim pendamping hukum sebagai dasar koordinasi dengan Kapolda Papua Barat Daya serta pihak terkait, termasuk tim forensik. Alfons menegaskan, lembaganya ingin mendorong penyelesaian persoalan secara menyeluruh, bukan sekadar mencari siapa yang salah dan siapa yang benar.
Sementara itu, Direktur LBH Kaki Abu Kota Sorong, Leonardo Ijie, SH, mendesak MRP-PBD agar tidak berhenti pada pernyataan keprihatinan. Ia meminta lembaga kultur tersebut segera mengambil langkah nyata untuk mempercepat pengungkapan kasus penembakan terhadap tiga warga sipil yang juga disebut sebagai korban pengungsian akibat konflik keamanan sebelumnya.

Leonardo menilai lambannya penanganan perkara kekerasan terhadap warga sipil menunjukkan lemahnya respons dan kepastian hukum. Menurutnya, negara tidak boleh menunggu demonstrasi, tekanan publik, atau desakan berulang kali sebelum menjalankan tanggung jawabnya.
“Respons dari MRP sendiri kami sangat tunggu kerja cepatnya. Supaya orang bilang kalau bicara-bicara, burung beo juga bisa bicara. Tapi tidak ada harapan. Yang kami harapkan itu, bicara hari ini, besok itu action-nya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana,” tegas Leonardo.
Ia mengingatkan bahwa MRP-PBD memiliki legitimasi sebagai lembaga representasi kultural masyarakat adat Papua. Karena itu, MRP dinilai perlu menggunakan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada pihak kepolisian, termasuk Polda Papua Barat Daya dan jajaran Polres Maybrat, mengenai perkembangan penanganan perkara.
Leonardo turut menyoroti peran DPRP yang memiliki fungsi pengawasan. Ia berharap para wakil rakyat tidak sekadar hadir dalam forum pertemuan, tetapi juga memperlihatkan keberpihakan melalui langkah konkret untuk memperjuangkan hak-hak korban.
“Semakin kita membiarkan, semakin kita mendiamkan, semakin kita membentuk impunitas yang kuat. Ketika ada masyarakat sipil yang lagi nanti menjadi korban, ini akan dibiarkan,” ujarnya.
Menurut Leonardo, ketiga korban merupakan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam aktivitas politik maupun konflik bersenjata. Mereka justru sedang berupaya membangun kembali kehidupan dan kampung halaman setelah sebelumnya meninggalkan tempat tinggal akibat situasi keamanan.
Hingga pertemuan berlangsung, kebutuhan hidup korban, mulai dari tempat tinggal, makanan, pengobatan, hingga jaminan keselamatan, masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. LBH Kaki Abu meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan keluarga korban terus menanggung beban tersebut sendirian.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Solidaritas Paulus Buto mendesak MRP-PBD, DPRP, serta Gubernur Papua Barat Daya agar segera mengambil langkah konkret untuk mengawal penyelesaian kasus penembakan tersebut.
Paulus menyebut, hingga kini pihaknya belum melihat perkembangan signifikan dalam penanganan perkara oleh kepolisian. Padahal, menurut keterangan yang disampaikan pihak solidaritas, penyidik telah mengumpulkan sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan sembilan orang saksi.
“Kasus ini sampai saat ini tidak kunjung tuntas. Bahkan korban yang tertembak saat ini masih menjalani perawatan medis,” ujar Paulus.
Ia juga menyoroti kondisi psikologis korban dan masyarakat setempat. Trauma akibat peristiwa penembakan dikhawatirkan terus membatasi ruang gerak warga dan menghambat upaya mereka untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.

Lebih jauh, Paulus mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diterima pihak solidaritas, dugaan pelaku penembakan mengarah kepada unsur militer. Karena itu, ia meminta agar proses hukum berjalan transparan dan dikawal hingga tuntas melalui mekanisme peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Solidaritas juga menyuarakan tuntutan agar apabila dugaan keterlibatan oknum militer terbukti, penanganan perkara pidana umum dilakukan melalui peradilan umum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Mereka meminta aparat penegak hukum memberikan kejelasan mengenai kewenangan dan mekanisme peradilan dalam perkara tersebut.
Desakan demi desakan ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh berjalan lamban ketika menyangkut keselamatan dan hak hidup masyarakat sipil. Pengungkapan fakta, keterbukaan hasil pemeriksaan forensik, jaminan perlindungan korban, serta kepastian proses hukum menjadi tuntutan yang harus dijawab oleh negara.
MRP-PBD, pemerintah daerah, DPRP, dan aparat kepolisian kini dituntut membuktikan komitmen melalui tindakan nyata. Sebab, bagi keluarga korban, keadilan bukan sekadar janji dalam ruang pertemuan, melainkan kepastian hukum dan perlindungan kemanusiaan yang benar-benar mereka rasakan.
(ESKOP WISABLA/PAPUA BICARA)

















