WPLO Serukan Pengibaran Bintang Kejora pada 1 Desember 2026, Jhon Anari Angkat Kembali Diskursus Sejarah dan Hak Penentuan Nasib Sendiri Papua

banner 120x600
banner 468x60

PAPUA BARAT DAYA – West Papua Liberation Organization (WPLO) Jhon Anari, selaku Diplomat West Papua, menyampaikan seruan kepada masyarakat Papua, mulai dari Sorong hingga Samarai, untuk menjadikan 1 Desember 2026 sebagai momentum refleksi historis terhadap perjalanan politik, pembentukan identitas kolektif, serta aspirasi penentuan nasib sendiri masyarakat Papua, Selasa (17/11/2026).

Dalam pernyataan tertulisnya, Anari menempatkan 1 Desember 1961 sebagai salah satu tonggak penting dalam konstruksi sejarah politik Papua Barat. Menurutnya, tanggal tersebut memiliki signifikansi historis karena berkaitan dengan perkembangan identitas kebangsaan, simbol – simbol politik, serta artikulasi aspirasi masyarakat Papua pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Ia menjelaskan bahwa pada 19 Oktober 1961, Nieuw Guinea Raad atau Dewan Nugini membahas dan menetapkan sejumlah simbol identitas politik Papua, antara lain Bendera Bintang Fajar, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, lambang Burung Cenderawasih, serta identitas bangsa Papua Barat.

Rangkaian peristiwa tersebut kemudian mencapai momentum simbolis pada 1 Desember 1961, ketika Bendera Bintang Fajar dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda. Dalam perspektif WPLO, peristiwa tersebut merepresentasikan perkembangan kesadaran politik dan artikulasi identitas kolektif masyarakat Papua dalam konteks sejarah dekolonisasi.

Anari berpendapat bahwa peristiwa 1 Desember 1961 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan norma hukum internasional mengenai dekolonisasi dan hak menentukan nasib sendiri. Ia merujuk pada Pasal 73 huruf e Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 448 (V) Tahun 1950, serta Resolusi Nomor 1514 (XV) Tahun 1960 sebagai bagian dari landasan argumentasi politik dan hukum yang digunakan organisasinya.

Dalam pandangannya, prinsip self determination atau hak menentukan nasib sendiri merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perkembangan hukum internasional, khususnya berkaitan dengan proses dekolonisasi dan kedudukan wilayah – wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri.

Kendati demikian, penting ditegaskan bahwa keberadaan instrumen hukum internasional tersebut tidak dengan sendirinya merupakan pengakuan terhadap kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 1961. Oleh karena itu, pandangan mengenai status kemerdekaan secara de jure pada tanggal tersebut perlu ditempatkan sebagai interpretasi historis dan politik WPLO, bukan sebagai suatu kesimpulan hukum internasional yang telah memperoleh pengakuan universal.

Lebih jauh, Anari mempersoalkan proses diplomasi yang melahirkan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda. Ia menilai bahwa terbatasnya keterlibatan langsung masyarakat Papua dalam proses perundingan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai representasi politik, legitimasi pengambilan keputusan, dan penerapan prinsip penentuan nasib sendiri.

Kritik serupa juga diarahkan terhadap pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Menurut Anari, mekanisme yang digunakan dalam proses tersebut masih menyisakan perdebatan mengenai tingkat keterwakilan masyarakat, kebebasan partisipasi politik, serta kesesuaiannya dengan prinsip universalitas dalam pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri.

Dalam konteks tersebut, WPLO mendorong peninjauan kembali terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1752 (XVII) Tahun 1962 dan Resolusi Nomor 2504 (XXIV) Tahun 1969. Kedua resolusi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian New York dan laporan mengenai hasil Pepera di Papua.

Bagi Anari, pembahasan mengenai Papua tidak semestinya hanya dibatasi pada dimensi perlindungan hak asasi manusia. Persoalan tersebut, menurutnya, juga perlu dianalisis melalui pendekatan sejarah politik, hukum internasional, prinsip dekolonisasi, legitimasi pemerintahan, dan hak penentuan nasib sendiri.

Ia berpandangan bahwa penyelesaian persoalan Papua membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, berbasis dokumentasi sejarah, argumentasi hukum, serta kajian akademis yang dapat diuji secara objektif.

Selain itu, Anari menyoroti keberadaan berbagai deklarasi politik Papua yang muncul dalam periode sejarah berbeda. Menurutnya, perbedaan momentum deklarasi tersebut tidak seharusnya mengaburkan signifikansi historis 1 Desember 1961 sebagai salah satu peristiwa penting dalam perkembangan identitas dan kesadaran politik masyarakat Papua.

Menjelang peringatan 1 Desember 2026, WPLO kembali menyerukan kepada masyarakat Papua untuk merefleksikan sejarah tersebut serta menyampaikan aspirasi politik melalui cara – cara damai, tertib, dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak – hak masyarakat lainnya.

Seruan yang mencakup wilayah Sorong hingga Samarai, menurut Anari, merupakan upaya membangun kesadaran historis dan solidaritas masyarakat yang memiliki keterikatan geografis serta kultural di Pulau New Guinea.

Ia juga menekankan bahwa perjuangan aspirasi politik harus didasarkan pada argumentasi historis yang dapat dipertanggungjawabkan, dokumentasi yang terverifikasi, serta pemahaman terhadap mekanisme dan instrumen hukum internasional yang relevan. Dengan demikian, diskursus mengenai Papua diharapkan tidak berhenti pada pertentangan narasi politik, tetapi berkembang menjadi pembahasan yang memiliki landasan intelektual dan akademis.

Secara lebih luas, pernyataan WPLO tersebut kembali mengangkat sejumlah persoalan mendasar dalam sejarah politik Papua, khususnya mengenai peristiwa 1 Desember 1961, Perjanjian New York 1962, dan pelaksanaan Pepera 1969. Ketiga momentum tersebut hingga kini menjadi bagian dari diskursus sejarah, politik, dan hukum internasional yang membutuhkan penelaahan secara objektif, kritis, serta komprehensif.

WPLO berharap peringatan 1 Desember 2026 tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum refleksi kolektif untuk memahami perjalanan sejarah, memperkuat kesadaran identitas, dan mengartikulasikan aspirasi politik secara damai serta bermartabat.

Dengan demikian, seruan WPLO melalui Jhon Anari kembali menempatkan isu Papua dalam ruang perdebatan yang lebih luas, yakni mengenai sejarah dekolonisasi, legitimasi politik, prinsip penentuan nasib sendiri, dan relevansi hukum internasional dalam memahami perjalanan politik Papua.

banner 325x300
Penulis: Eskop Wisabla Editor: Usman Nopo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90