SORONG, PAPUA BARAT DAYA — Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD) telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap arah materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) pada Senin (16/11/2026).
Raperdasus tersebut dirancang untuk menjadi landasan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, perlindungan hak-hak tradisional, serta pemberdayaan masyarakat adat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Berdasarkan dokumen arah materi muatan yang telah memperoleh pertimbangan dan persetujuan MRP PBD, rancangan regulasi ini terdiri atas 19 bab dan 168 pasal.
Materinya mencakup mekanisme pengakuan masyarakat adat, penetapan hak tradisional, perlindungan wilayah adat, pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, hingga pengawasan terhadap izin pemanfaatan hak tradisional masyarakat adat.
Raperdasus ini juga membagi kewenangan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah kabupaten/kota agar proses pengakuan serta perlindungan masyarakat adat dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan kondisi wilayah masing-masing.
Pengakuan Masyarakat Adat Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah
Pada Bab II, Raperdasus mengatur pengakuan dan penetapan keberadaan Masyarakat Hukum Adat lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Proses tersebut akan dilaksanakan melalui Panitia Pengakuan MHA tingkat provinsi. Gubernur nantinya menunjuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan kampung sebagai penanggung jawab kegiatan pengakuan masyarakat adat lintas kabupaten/kota.
Susunan keanggotaan, tugas, dan tanggung jawab panitia akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur. Pemerintah provinsi juga direncanakan mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung proses pengakuan tersebut.
Hasil inventarisasi kesatuan Masyarakat Hukum Adat lintas kabupaten/kota akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
Selain itu, perangkat daerah yang ditunjuk akan membangun dan mengelola Sistem Informasi Masyarakat Hukum Adat Papua Barat Daya (SIMHA-PBD) berbasis spasial dan digital.
Sistem tersebut dirancang untuk mendukung pendataan serta pengelolaan informasi mengenai keberadaan masyarakat adat dan wilayah yang berkaitan dengan hak-hak tradisionalnya.
Kabupaten dan Kota Wajib Mengatur Pengakuan Masyarakat Adat
Pada Bab III, Raperdasus mengatur pengakuan dan penetapan keberadaan Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah kabupaten/kota.
Setiap bupati dan wali kota akan menetapkan Panitia Pengakuan MHA tingkat kabupaten/kota melalui keputusan kepala daerah. Panitia tersebut bertugas mendukung proses identifikasi, inventarisasi, serta pengakuan keberadaan masyarakat adat di wilayah masing-masing.
Raperdasus juga mengarahkan setiap pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah mengenai tata cara pengakuan dan penetapan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
Bagi kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah dengan substansi serupa, penyesuaian dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Dokumen arah materi muatan tersebut turut mencantumkan suku dan sub-suku pada enam wilayah kabupaten/kota di Papua Barat Daya.
Data mengenai suku dan sub-suku yang belum tercantum direncanakan untuk dilengkapi melalui proses identifikasi dan inventarisasi oleh panitia pengakuan MHA di masing-masing wilayah.
Pendataan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengakuan masyarakat adat dilakukan berdasarkan kondisi nyata, identitas, serta keberadaan komunitas adat di wilayah Papua Barat Daya.
Hak Tradisional dan Wilayah Adat Mendapat Perhatian Perlindungan hak tradisional masyarakat adat menjadi salah satu substansi penting dalam Raperdasus tersebut.
Pada Bab IV, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diarahkan untuk memberikan pengakuan terhadap hak tradisional MHA lintas kabupaten/kota berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Panitia Pengakuan Hak. Legalitas pengakuan hak tersebut direncanakan berbentuk sertifikat pengakuan hak adat.
Pemerintah provinsi juga diarahkan membentuk Badan Usaha Milik MHA untuk mendukung pemberdayaan masyarakat adat dalam memanfaatkan hak-hak tradisionalnya.
Selain itu, Raperdasus memuat larangan bagi pihak luar untuk mematenkan, mengomersialisasikan, atau mengeksploitasi pengetahuan tradisional masyarakat adat tanpa izin resmi dan perjanjian pembagian keuntungan yang adil.
Setelah Perdasus berlaku, pemerintah provinsi juga diwajibkan mengintegrasikan peta wilayah hak adat lintas kabupaten/kota ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), sesuai ketentuan yang berlaku.
Integrasi tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan wilayah adat sekaligus memberikan kepastian terhadap ruang kelola masyarakat adat.
Sementara itu, Bab V mengatur pengakuan hak tradisional MHA di tingkat kabupaten/kota. Bupati dan wali kota diarahkan membentuk panitia pengakuan keberadaan dan hak tradisional masyarakat adat serta menetapkan pengakuan hak berdasarkan hasil pemetaan.
Masing-masing pemerintah kabupaten/kota juga akan mengatur tata cara pengakuan hak tradisional melalui peraturan daerah tersendiri, dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat adat dan kondisi geografis yang berbeda-beda.
Pemerintah Daerah Didorong Melindungi Masyarakat Adat
Pada Bab VI, Raperdasus mengatur perlindungan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Lingkup perlindungan tersebut meliputi pencegahan terhadap potensi ancaman atas keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya, penindakan terhadap perbuatan yang mengancam hak-hak tersebut, serta pemulihan keberadaan masyarakat adat dan haknya.
Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah kewenangan gubernur untuk menginstruksikan audit investigatif terhadap izin perkebunan, pertambangan, dan pemanfaatan hutan yang diduga diperoleh secara melawan hukum atau melanggar hak ulayat masyarakat adat.
Ketentuan ini diarahkan untuk membuka ruang pemeriksaan terhadap perizinan yang berpotensi bersinggungan dengan hak masyarakat adat, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Raperdasus juga memuat ketentuan mengenai penyediaan layanan bantuan hukum cuma-cuma oleh pemerintah kabupaten/kota bagi warga masyarakat adat yang tergolong miskin dan menghadapi proses hukum atau dugaan kriminalisasi ketika memperjuangkan hak-hak adatnya.
Adapun tata cara perlindungan keberadaan MHA dan hak tradisionalnya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah kabupaten/kota.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Adat
Tidak hanya berorientasi pada pengakuan dan perlindungan, Raperdasus ini juga menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian penting dari kebijakan masyarakat adat.
Pada Bab VII, pemerintah provinsi diarahkan melakukan pemberdayaan MHA dalam berbagai sektor, meliputi penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, perikanan dan kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan serta pemanfaatan hutan, lingkungan hidup, pesisir dan pulau-pulau kecil, perkebunan, pertanian, serta peternakan.
Sementara itu, Bab VIII mengatur pemberdayaan MHA oleh pemerintah kabupaten/kota, antara lain dalam bidang penanaman modal, pengelolaan hutan, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan tanah adat, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pengaturan tersebut diarahkan agar masyarakat adat tidak hanya memperoleh pengakuan terhadap hak-haknya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi berdasarkan sumber daya dan pengetahuan lokal.
Pelaksanaan pemberdayaan nantinya perlu memperhatikan karakteristik masing-masing komunitas adat, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.
Pemanfaatan Hak Adat Harus Berdasarkan Persetujuan Tanpa Paksaan
Bab IX secara khusus mengatur pemanfaatan hak tradisional Masyarakat Hukum Adat.
Ruang lingkupnya mencakup pemanfaatan tanah adat, hutan, pesisir pantai, pulau-pulau kecil, mineral nonlogam dan batuan, serta sungai oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan pihak lainnya.
Salah satu prinsip utama yang dicantumkan ialah Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
Prinsip ini menempatkan persetujuan masyarakat adat sebagai unsur penting dalam proses pemanfaatan hak tradisionalnya. Masyarakat adat harus memperoleh informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.
Dengan demikian, pemanfaatan wilayah dan sumber daya yang berkaitan dengan hak tradisional masyarakat adat diarahkan agar tidak mengabaikan kepentingan komunitas pemilik hak.
Penerapan prinsip tersebut juga menjadi penting dalam hubungan antara masyarakat adat, pemerintah, dan badan usaha yang menjalankan kegiatan investasi atau pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Papua Barat Daya.
BUMHA Akan Dibentuk di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan, Bab X mengatur pembentukan Badan Urusan Masyarakat Hukum Adat (BUMHA) Provinsi setelah Perdasus berlaku.
Raperdasus telah memuat pengaturan mengenai tugas, wewenang, fungsi, tanggung jawab, serta susunan organisasi BUMHA Provinsi. Sumber pembiayaannya direncanakan berasal dari dana Otonomi Khusus.
Sementara itu, Bab XI mengatur pembentukan BUMHA tingkat kabupaten/kota setelah Perdasus berlaku. Pengaturan lebih lanjut mengenai badan tersebut akan dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
Keberadaan BUMHA dirancang untuk mendukung penyelenggaraan urusan masyarakat adat, termasuk pelaksanaan kebijakan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Namun, efektivitas lembaga tersebut nantinya akan bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan, ketersediaan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat.
Larangan dan Evaluasi Izin Pemanfaatan Hak Adat
Raperdasus ini juga memuat ketentuan mengenai larangan bagi Masyarakat Hukum Adat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta badan usaha yang diatur dalam Bab XII, XIII, dan XIV.
Selanjutnya, Bab XV mengatur evaluasi dan peninjauan terhadap izin pemanfaatan hak tradisional Masyarakat Hukum Adat.
Ketentuan evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan hak tradisional masyarakat adat.
Pelaksanaannya perlu dilakukan berdasarkan ketentuan yang jelas, dengan memperhatikan kewenangan pemerintah, status perizinan, serta hak-hak masyarakat adat yang telah diakui.
Adapun dokumen arah materi muatan yang menjadi dasar pemberitaan ini secara keseluruhan menyebutkan Raperdasus terdiri atas 19 bab dan 168 pasal. Rincian substansi yang tersedia mencakup Bab I hingga Bab XV, sehingga materi Bab XVI sampai Bab XIX belum dapat diuraikan dalam naskah ini.
Implementasi Menjadi Tantangan Berikutnya
Pemberian pertimbangan dan persetujuan oleh MRP PBD terhadap arah materi muatan Raperdasus ini merupakan bagian dari proses penyusunan regulasi khusus mengenai masyarakat adat di Papua Barat Daya.
Meski demikian, arah materi muatan tersebut masih perlu dibedakan dari Perdasus yang telah ditetapkan dan berlaku. Karena itu, pengaturan yang direncanakan di dalam Raperdasus belum dapat diperlakukan sebagai ketentuan hukum yang sudah berlaku sebelum seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan diselesaikan.
Ke depan, substansi mengenai pengakuan masyarakat adat, perlindungan hak ulayat, pemberdayaan ekonomi, persetujuan atas pemanfaatan hak tradisional, serta evaluasi perizinan akan memerlukan aturan pelaksanaan yang jelas dan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat adat.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan proses identifikasi dan pemetaan wilayah adat dilakukan secara transparan, melibatkan komunitas pemilik hak, serta memperhatikan bukti dan sejarah keberadaan masyarakat adat.
Dengan cakupan 19 bab dan 168 pasal, Raperdasus ini diarahkan untuk membangun kerangka kebijakan yang menghubungkan pengakuan identitas masyarakat adat, perlindungan hak tradisional, dan pemberdayaan ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya.
Keberhasilan pelaksanaannya nantinya akan ditentukan oleh kejelasan regulasi, keseriusan pemerintah daerah, ketersediaan anggaran, dan keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses yang menyangkut keberadaan serta hak-hak tradisional mereka.
(Eskop Wisabla)

















